BeritaRIAU

HIMA PERSIS Pelalawan Desak Presiden Evaluasi Pencabutan Izin RAPP Demi Nasib Pekerja

×

HIMA PERSIS Pelalawan Desak Presiden Evaluasi Pencabutan Izin RAPP Demi Nasib Pekerja

Sebarkan artikel ini
PD HIMA PERSIS Kabupaten Pelalawan menyuarakan evaluasi pencabutan izin PBPH PT RAPP demi nasib pekerja dan masyarakat.
PD HIMA PERSIS Kabupaten Pelalawan mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pencabutan izin PBPH PT RAPP dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta nasib pekerja dan masyarakat.

Mahasiswa minta kebijakan pencabutan PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare memperhatikan dampak sosial ekonomi.

​PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Kabupaten Pelalawan menyoroti keras keputusan pemerintah pusat terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut dinilai mendesak untuk dievaluasi secara menyeluruh oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan menimbang keseimbangan antara aspek hukum, kelestarian lingkungan, ketenagakerjaan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat.

​Ketua Umum PD HIMA PERSIS Pelalawan, Agung Prayoga, menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan memang merupakan kewajiban konstitusional negara. Namun demikian, pemerintah harus menjamin bahwa langkah strategis tersebut tidak memicu guncangan sosial maupun krisis ekonomi baru bagi masyarakat, terutama ribuan pekerja dan keluarga yang menggantungkan hidup pada industri kehutanan.

​“Persoalan ini bukan semata-mata tentang keberlangsungan sebuah perusahaan, tetapi juga menyangkut nasib manusia di balik aktivitas ekonomi tersebut. Ada pekerja, keluarga, pelaku UMKM, kontraktor, penyedia jasa transportasi, hingga masyarakat lokal yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan industri ini. Pemerintah harus memikirkan nasib mereka secara serius,” tegas Agung Prayoga.

​Merujuk data perusahaan, aktivitas operasional PT RAPP diperkirakan menyokong sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau, di mana PT RAPP bersama Grup APRIL menyatakan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja. Menurut Agung, besarnya angka ketergantungan ekonomi tersebut menuntut kejelasan pemetaan antara tenaga kerja langsung, tidak langsung, hingga pihak-pihak yang terdampak akibat kebijakan pencabutan izin tersebut.

​Pencabutan Izin Bukan Berarti Negara Lepas Tangan

​Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pencabutan izin PBPH PT RAPP di Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut merujuk pada sejumlah temuan pemerintah, meliputi kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

​PD HIMA PERSIS Pelalawan menilai setiap dugaan pelanggaran wajib diproses secara transparan dan objektif sesuai ketentuan hukum, sehingga pihak yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, negara tidak boleh mengabaikan konsekuensi kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

​“Jangan sampai persoalan lingkungan diselesaikan dengan melahirkan persoalan kemanusiaan yang baru. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemberi sanksi, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung rakyat. Jika izin dicabut, pemerintah wajib menjelaskan bagaimana nasib pekerja, bagaimana keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan apa langkah konkret untuk melindungi mereka,” ujar Agung.

​Jangan Biarkan Pekerja dan Masyarakat Lokal Menanggung Konsekuensi

​PD HIMA PERSIS Pelalawan menilai pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung seluruh konsekuensi dari persoalan tata kelola perusahaan maupun kawasan hutan. Jika ditemukan pelanggaran, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak yang terbukti melanggar, sementara hak-hak pekerja tetap dilindungi dan dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

​Pemerintah juga dinilai harus memastikan tidak terjadi pengabaian hak ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tanpa penyelesaian yang layak, maupun hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat kebijakan yang tidak disertai langkah mitigasi. Dampaknya juga berpotensi menjalar kepada kontraktor, pemasok kebutuhan industri, pedagang kecil, penyedia jasa transportasi, serta sektor usaha terkait.

​“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menopang pertumbuhan ekonomi daerah justru menjadi kelompok paling rentan ketika terjadi perubahan kebijakan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian, bukan membiarkan masyarakat menghadapi ketidakpastian tanpa arah penyelesaian,” tegasnya.

​Pelalawan dan Teluk Meranti Tidak Boleh Diabaikan

​Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap persoalan sosial, lingkungan, dan pembangunan daerah, PD HIMA PERSIS Pelalawan menilai masyarakat Kabupaten Pelalawan, termasuk Kecamatan Teluk Meranti, harus mendapatkan perhatian khusus dalam setiap kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam.

​Masyarakat lokal memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan tidak mengabaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

​“Pelalawan tidak boleh hanya menjadi wilayah penghasil kekayaan alam, sementara masyarakatnya terus dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi. Kami ingin lingkungan tetap terjaga, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk hidup sejahtera. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton dalam kebijakan besar mengenai sumber daya alam di daerahnya sendiri,” ungkap Agung.

​Ia menambahkan bahwa kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan melalui kebijakan yang adil, terukur, dan bertanggung jawab.

​Tujuh Tuntutan PD HIMA PERSIS Pelalawan kepada Pemerintah

​Atas persoalan tersebut, PD HIMA PERSIS Kabupaten Pelalawan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia dan pihak-pihak terkait:

  1. ​Evaluasi Menyeluruh: Mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencabutan izin PBPH PT RAPP dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
  2. ​Transparansi Kajian: Meminta pemerintah membuka secara transparan dasar keputusan serta hasil kajian pencabutan izin kepada publik agar tidak menimbulkan polemik dan ketidakpastian informasi.
  3. ​Jaminan Hak Pekerja: Mendesak pemerintah menjamin hak-hak pekerja serta memberikan kepastian terhadap nasib tenaga kerja yang terdampak kebijakan tersebut.
  4. ​Perlindungan Warga Lokal: Meminta perhatian khusus terhadap masyarakat lokal, termasuk masyarakat Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi industri kehutanan.
  5. ​Mitigasi Ekonomi: Mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi ekonomi bagi masyarakat, kontraktor, pemasok, pelaku UMKM, dan sektor usaha lainnya yang berpotensi terdampak.
  6. ​Penegakan Hukum & Pemulihan: Mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap pelanggaran kehutanan dan lingkungan, sekaligus memastikan kewajiban pemulihan lingkungan dilaksanakan.
  7. ​Dialog Konstruktif: Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat guna merumuskan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

​Kritik Bukan Pembelaan Korporasi, Melainkan Kepedulian terhadap Rakyat

​Agung Prayoga menegaskan bahwa sikap kritis PD HIMA PERSIS Pelalawan bukanlah bentuk pembelaan terhadap korporasi, melainkan kepedulian terhadap nasib masyarakat, perlindungan lingkungan, dan masa depan pembangunan daerah.

​“Pemerintah tidak boleh hanya mengukur keberhasilan kebijakan dari seberapa luas kawasan hutan yang berhasil ditertibkan. Lebih dari itu, harus ada jaminan bahwa lingkungan benar-benar dipulihkan, hak-hak pekerja terpenuhi, dan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupannya,” tutup Agung.

​Redaksi DetikReportase.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab resmi bagi Kementerian Kehutanan RI, Satgas PKH, serta manajemen PT RAPP terkait pencabutan izin PBPH dan perlindungan tenaga kerja maupun masyarakat.

​✍ Reportase : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan — Riau.

​DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Kelestarian Lingkungan, Memperjuangkan Kepastian Hidup Pekerja dan Masyarakat Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250Example 728x250