Pekerja tampak beraktivitas di atap tanpa APD memadai.
PURWOREJO — DETIKREPORTASE.COM | Pelaksanaan proyek rehabilitasi fisik di SD Negeri Sambeng, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, mendadak menuai sorotan publik. Pasalnya, kondisi pekerja di lapangan diduga kuat mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proses pengerjaannya.
Proyek yang bersumber dari anggaran daerah dengan nilai kontrak mencapai Rp223.366.000 tersebut difokuskan untuk rehabilitasi sejumlah ruang kelas. Namun, berdasarkan pantauan dan dokumentasi awak media di lokasi pada Senin (9/11/2026), sejumlah buruh bangunan terlihat beraktivitas di area atap gedung dengan risiko tinggi, tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai standar konstruksi.
Kondisi tersebut sontak memicu kekhawatiran serius, mengingat pengerjaan konstruksi di ketinggian memiliki potensi bahaya kecelakaan kerja yang sangat fatal, terutama risiko terjatuh apabila tidak dilengkapi dengan sistem perlindungan dan pengaman yang sesuai.
Saat awak media mendatangi lokasi proyek dan mencoba mengonfirmasi terkait ketiadaan atribut pelindung, salah seorang pekerja justru memberikan alasan klasik bahwa pemakaian helm pengaman terasa gerah dan panas di siang hari.
Alasan personal tersebut dinilai mengabaikan regulasi ketenagakerjaan serta menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengawasan operasional dari pihak kontraktor pelaksana. Ketika hendak dimintai penjelasan lebih mendalam, mandor maupun penanggung jawab lapangan dilaporkan sedang tidak berada di tempat.
Abaikan Permenaker dan UU Keselamatan Kerja
Persoalan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi bukanlah hal sepele yang bisa diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran masing-masing buruh. Negara telah mengatur secara ketat regulasi perlindungan tenaga kerja melalui payung hukum yang jelas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian—khususnya Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4—pihak penanggung jawab proyek diwajibkan merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pekerjaan secara aman.
Lebih lanjut, Pasal 15 mengatur standar keselamatan penggunaan perancah (scaffolding), sementara Pasal 21 secara tegas mewajibkan pemberi kerja menyediakan APD secara cuma-cuma serta memastikan para pekerja menggunakannya. Kewajiban ini turut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Melihat besaran anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah, publik mendesak agar aspek keselamatan kerja tidak dikompromikan demi mengejar target progres fisik semata. Sejumlah pihak kini menuntut instansi terkait di Kabupaten Purworejo untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memeriksa kelayakan perancah, ketersediaan APD, serta pengawasan K3 di lokasi proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, DetikReportase.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun dinas teknis terkait, serta membuka ruang hak jawab secara proporsional.
✍ Reportase : Widianto (Aan) | Editor : Redaksi | Purworejo — Jawa Tengah.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Pembangunan Daerah, Menuntut Standar Keselamatan Kerja dan Transparansi Anggaran.
