Pekerja pengerjaan fisik di ketinggian kedapatan abaikan APD, pemborong janji lengkapi Senin.
PURWOREJO — DETIKREPORTASE.COM | Penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek revitalisasi di SMK Negeri 4 Purworejo memantik sorotan tajam. Berdasarkan pantauan langsung serta dokumentasi foto di lokasi pengerjaan, sejumlah buruh bangunan nekat bekerja di ketinggian tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, Sabtu (17/10/2026).
Proyek senilai Rp1.952.946.000 yang bersumber dari anggaran negara ini mencakup pekerjaan kompleks, mulai dari revitalisasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, hingga pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS).
Pantauan di lapangan memperlihatkan para pekerja memanjat perancah (scaffolding) saat menggarap dinding bagian atas bangunan tanpa menggunakan helm keselamatan, sabuk pengaman (full body harness), maupun sepatu safety. Kondisi rawan ini memicu kekhawatiran serius terkait risiko jatuh dan kecelakaan kerja berakibat fatal.
Pemborong Kelit Masuk Minggu Ketiga dan Janji Lengkapi APD
Saat dikonfirmasi wartawan via pesan singkat WhatsApp, pihak pemborong pengerjaan bernama Sujar tidak membantah belum lengkapnya fasilitas keselamatan kerja di lokasi. Ia berdalih timnya baru memasuki lokasi pada minggu ketiga dan berjanji menyuplai peralatan K3 dalam waktu dekat.
“Menanggapi penggunaan APD, karena kita masuk ke lokasi minggu 3, dan insyaallah Senin kita lengkapi semuanya,” ujar Sujar melalui pesan WhatsApp.
Sikap pemborong yang terkesan menunda penyediaan K3 menjadi catatan krusial. Pasalnya, sesuai standar manajemen konstruksi, perlindungan K3 merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi sejak hari pertama pengerjaan fisik dimulai, bukan menunggu keluhan atau sorotan media.
Pelanggaran Aturan Regulasi K3 dan Ancaman Sanksi Konstruksi
Penyelenggaraan proyek konstruksi tanpa APD jelas melanggar regulasi tegas, antara lain:
- Pasal 14 huruf c UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (kewajiban kontraktor menyediakan APD gratis dan standar).
- Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Pekerjaan di ketinggian menuntut kelaikan struktur perancah, akses tangga yang aman, serta perlindungan jatuh otomatis. Kegagalan mematuhi aspek K3 dapat berujung pada sanksi administratif hingga penghentian sementara kegiatan proyek oleh dinas teknis terkait.
Redaksi DetikReportase.com bersama masyarakat akan terus mengawal janji pelaksana proyek untuk melengkapi fasilitas K3 pada hari Senin mendatang guna memastikan hak keselamatan pekerja terjamin sepenuhnya.
Keselamatan Jiwa Pekerja Harus Di atas Capaian Fisik
Keberhasilan suatu proyek pembangunan fasilitas pendidikan bernilai miliaran rupiah tidak hanya diukur dari megahnya hasil fisik dan serapan anggaran, tetapi juga dari zero accident dan kepatuhan penuh terhadap hukum. Mengabaikan APD demi mempercepat pengerjaan adalah bentuk kelalaian fatal yang membahayakan nyawa manusia. Pihak dinas pendidikan, konsultan pengawas, dan aparat pengawas K3 didesak turun langsung ke SMKN 4 Purworejo untuk menindak tegas pelaksana proyek yang abai terhadap keselamatan kerja.
✍ Reportase : Widianto (Aan) | Editor : Redaksi | Purworejo – Jawa Tengah.
DETIKREPORTASE.COM — Mengawal Kepatuhan Hukum, Menjaga Keselamatan Jiwa Pekerja.
