Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Geledah Ruang Bagian Umum Setdakab Kepulauan Meranti Selama Empat Setengah Jam
SELATPANJANG — DETIKREPORTASE.COM | Suasana di pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti mendadak tegang setelah Kantor Bupati di Jalan Dorak, Selatpanjang, digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Selasa (8/9/2026).
Penggeledahan ini dilakukan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pemkab Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2024.
Operasi yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut melibatkan 10 penyidik yang menyisir ruang Bagian Umum Sekretariat Daerah. Dipimpin Kasi Pidsus Muhammad Ulin Nuha bersama Kasi Intelijen Andy Sinaga, tim didampingi langsung oleh Kabag Umum Sumarno dan sejumlah ASN.
Setelah 4,5 jam bekerja, penyidik meninggalkan lokasi dengan membawa satu kotak besar dokumen penting menggunakan kendaraan dinas.
13 Saksi Diperiksa dan Dokumen Disita untuk Kepentingan Pembuktian Perkara
Kasi Intelijen Kejari Kepulauan Meranti, Andy Sinaga, menyatakan bahwa penggeledahan ini bertujuan melengkapi berkas penyidikan sekaligus memperkuat alat bukti di tahap penyidikan.
“Penggeledahan ini kami lakukan untuk melengkapi berkas penyidikan tindak pidana korupsi pertanggungjawaban pembelian BBM, pelumas dan perawatan kendaraan dinas di Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Ada beberapa dokumen yang kita bawa untuk pembuktian perkara ini,” tegas Andy.
Selain menyita dokumen, penyidik telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi dari unsur kedinasan untuk mendalami aliran dana serta mekanisme pertanggungjawaban anggaran tersebut.
Belum Ada Tersangka, Kerugian Negara Masih Dihitung
Meski penggeledahan dan pemeriksaan saksi telah berjalan masif, Kejari Kepulauan Meranti belum menetapkan satupun tersangka.
“Karena saat ini kita masih mengumpulkan serangkaian bukti-bukti. Untuk tidak terlalu lama, akan kita sampaikan tersangkanya,” ujar Andy.
Penyidik saat ini masih berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menghitung besaran potensi kerugian keuangan negara secara riil.
Dampak Dugaan Penyimpangan dan Harapan Transparansi Masyarakat Meranti
Kasus ini memicu perhatian luas karena pos anggaran operasional kendaraan dinas bersumber dari uang rakyat yang seharusnya dikelola secara transparan. Jika terbukti ada penyimpangan, dampaknya bukan hanya mencoreng administrasi pemerintahan, melainkan merampas hak fiskal daerah yang seyogianya untuk kesejahteraan masyarakat.
Kini, publik Kepulauan Meranti menantikan ketegasan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara ini demi memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
✍️ Penulis : Tim Kontributor Detikreportase.com | Editor : Redaksi | Selatpanjang – Kepulauan Meranti.
DETIKREPORTASE.COM — Kantor Bupati Digeledah, Publik Menunggu Kejelasan Pengelolaan Uang Daerah.
