GNPK Soroti Proyek Jembatan Riam Pangar Rp10,9 Miliar, Surati BPJN soal Material dan Besi: Ada Apa?
Sebarkan artikel ini
PW GNPK RI Kalbar menyurati BPJN untuk meminta klarifikasi terkait material dan spesifikasi proyek Jembatan Riam Pangar senilai Rp10,9 miliar.
PW GNPK RI Kalbar Layangkan Surat Klarifikasi ke BPJN Terkait Proyek Jembatan Rp10,9 Miliar
BENGKAYANG — DETIKREPORTASE.COM | Proyek penggantian Jembatan Riam Pangar di Desa Pisak, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan setelah Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pengawal Keamanan Rakyat Indonesia (PW GNPK RI) Kalbar resmi menyurati Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat.
Proyek senilai Rp10.996.623.000 tersebut dikerjakan oleh CV Yesa Kusuma Bangsa berdasarkan kontrak tertanggal 12 November 2025 dengan sumber anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026.
Ketua PW GNPK RI Kalbar, Ellysius Aidy, menegaskan pihaknya meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan agar publik mengetahui apakah pelaksanaan proyek telah sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.
“Kami meminta klarifikasi secara transparan. Kalau dalam pelaksanaan ditemukan kecurangan yang memenuhi unsur pidana, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Ellysius.
Material Timbunan hingga Besi Tulangan Dipersoalkan
GNPK mempertanyakan penggunaan material timbunan berupa tanah, pasir, batu, dan latrit yang disebut berasal dari sekitar lokasi proyek. Organisasi tersebut meminta kejelasan mengenai asal-usul, dokumen, serta legalitas material yang digunakan.
Selain itu, GNPK juga mempertanyakan dugaan penggunaan besi tulangan jenis TS280 pada pondasi sumuran dan meminta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis diperiksa.
Kendati demikian, dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan adanya pelanggaran atau kerugian negara, serta masih membutuhkan pemeriksaan teknis maupun administrasi secara mendalam.
Klarifikasi Pihak BPJN dan Kontraktor Pelaksana
Menanggapi sorotan tersebut, pihak PPK/BPJN menjelaskan bahwa penggunaan tanah setempat sebagai material timbunan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis pekerjaan. PPK juga disebut telah memberikan peringatan kepada kontraktor agar pekerjaan tetap mengacu pada kontrak.
Sementara itu, perwakilan pihak kontraktor, Tarlihin, menyatakan bahwa proyek berjalan sesuai kontrak dan ditargetkan selesai tepat waktu.
Meski demikian, pihak GNPK tetap meminta agar pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara transparan demi menjaga kualitas infrastruktur publik.
Dampak Teknis dan Pentingnya Transparansi Anggaran
Dengan nilai proyek yang hampir mencapai Rp11 miliar, kesesuaian material menjadi aspek yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan mutu, kekuatan, keamanan, dan umur layanan jembatan.
Apabila pemeriksaan lanjutan nantinya menemukan ketidaksesuaian di lapangan, persoalan tersebut tentu dapat berlanjut ke ranah administrasi maupun hukum sesuai fakta dan hasil temuan resmi.
Kini, publik menunggu kepastian apakah seluruh rangkaian pekerjaan Jembatan Riam Pangar benar-benar telah dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan penggunaan anggaran negara.
✍️ Penulis : Eko | Editor : Redaksi | Bengkayang – Kalimantan Barat.
DETIKREPORTASE.COM — Anggaran Negara Harus Transparan, Pekerjaan Harus Berkualitas.
