Didukung Pemuda Pancasila Pelalawan, Persoalan Vendor Bergeser Menjadi Isu Transparansi, Tenaga Kerja dan Tata Kelola Kawasan Industri
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Suhu dinamika sosial di kawasan industri Kabupaten Pelalawan, Riau, kembali memanas. Aliansi Pemuda Pesisir (APP) secara tegas menyatakan kesiapan mengerahkan ribuan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa damai di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan RAPP dan Water Intake, Rabu (2/9/2026).
Aksi massa ini digalang menyusul polemik kerja sama vendor yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan yang transparan dari pihak pengelola. Koordinator lapangan aksi APP, Joe Kacaw,, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan murni representasi suara keresahan masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan suara masyarakat. Persoalan ini harus diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami meminta pihak terkait berani mengambil sikap,” tegas Joe.
Dalam konsolidasinya, Joe mengungkapkan bahwa pergerakan APP ini turut mendapat dukungan penuh dari ormas Pemuda Pancasila yang terkonsolidasi di 12 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan.
Bukan Sekadar Persoalan Vendor: Desakan Evaluasi Menyeluruh
Tuntutan yang disuarakan oleh massa APP kali ini meluas dari sekadar urusan administratif vendor semata. Mereka menuntut adanya evaluasi fundamental dan menyeluruh terhadap pola kemitraan serta hubungan kerja sama pihak ketiga di lingkungan korporasi.
APP menilai bahwa setiap kontrak kerja sama perusahaan dengan pihak vendor wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip mendasar:
Transparansi operasional dan akuntabilitas.
Profesionalitas serta kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.
Keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat lokal dan tenaga kerja tempatan.
“Kami meminta PTSI jangan hanya melakukan evaluasi di atas kertas. Kalau memang kerja sama tersebut bermasalah dan tidak lagi memenuhi prinsip yang seharusnya, kami mendesak agar hubungan kerja sama dengan vendor tersebut diputus,” ujar Joe tajam.
Isu ini menjadi sangat krusial mengingat operasional harian perusahaan dan para vendor bersentuhan langsung dengan denyut perekonomian warga, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, sektor jasa transportasi, hingga perputaran roda ekonomi kerakyatan di sekitar kawasan industri.
Jejak Panjang: Isu PTSI Pernah Bergulir di DPRD Riau
Polemik yang melibatkan PT Sembilang Lestari Indah (PTSI) dan ekosistem di kawasan APRIL/RAPP bukanlah riak baru. Berdasarkan arsip dokumentasi resmi, persoalan serupa sempat mencuat dan bergulir di DPRD Provinsi Riau pada Agustus 2023 silam.
Kala itu, berbagai elemen masyarakat dan buruh membawa sejumlah tuntutan krusial, di antaranya:
Desakan evaluasi izin operasional PTSI.
Pemeriksaan kelaikan kendaraan pengangkut kayu dan uji KIR
Kondisi fasilitas mes atau tempat tinggal pekerja.
Pengawasan ketat terhadap aturan ketenagakerjaan dan jam kerja.
Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta polemik di area water intake PT RAPP.
Catatan historis ini memperlihatkan bahwa gesekan dan persoalan tata kelola hubungan industrial antara perusahaan, vendor, pekerja, dan masyarakat sekitar telah lama menjadi sorotan publik yang membutuhkan solusi permanen.
Sebagai catatan, portofolio operasional PTSI sendiri berkaitan erat dengan sektor transportasi, pemeliharaan infrastruktur jalan, penyewaan alat berat seperti crane, serta perawatan armada di kawasan industri hilir.
Ujian bagi Pemerintah dan Perusahaan: Menjawab Aspirasi dengan Fakta
Dengan eskalasi massa dalam skala besar, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada sikap APP dan manajemen PTSI semata. Pemerintah daerah, instansi pengawas ketenagakerjaan, serta lembaga legislatif dituntut hadir untuk memastikan seluruh simpul permasalahan diurai melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan berkeadilan.
Bagi masyarakat Pelalawan, esensi dari tuntutan ini sangat sederhana: kepastian jalinan hubungan industrial, perlindungan hak-hak pekerja lokal, serta jaminan bahwa kehadiran investasi besar benar-benar memberikan multiplier effect yang adil bagi warga tempatan.
Joe memastikan bahwa aksi turun ke jalan ini akan tetap berada dalam koridor hukum dan dilaksanakan secara damai.
“Kami tidak mencari keributan. Kami ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka. Tetapi kami juga ingin ditegaskan, diam bukan berarti persoalan selesai. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pernyataan di atas merupakan himpunan tuntutan dari pihak Aliansi Pemuda Pesisir (APP). Sesuai dengan prinsip jurnalismе yang berimbang, detikreportase.com membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen PTSI, perusahaan terafiliasi, maupun pihak vendor yang bersangkutan untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi.
Perkembangan terkini di lapangan serta respons dari para pemangku kepentingan akan terus dikawal untuk melihat apakah gelombang protes ini bermuara pada meja dialog yang konstruktif atau bergeser menjadi dinamika hubungan industrial yang lebih luas.
✍️ Penulis : Tim Redaksi | Editor : Redaksi | Pelalawan
DETIKREPORTASE.COM — Ketika Suara Masyarakat Menguat, Transparansi Harus Dijawab dengan Fakta.
