300 Hektare Terbakar di Kerumutan, Kapolda Riau dan Pangdam Turun Langsung: Karhutla Pelalawan Belum Usai
Sebarkan artikel ini
Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo saat turun langsung meninjau penanganan Karhutla di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Kamis (20/8/2026).
Situasi Darurat Karhutla di Lahan Gambut Kerumutan
PELALAWAN — DETIKREPORTASE.COM | Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, memasuki fase yang semakin serius. Di tengah kepulan asap, panas, dan medan gambut yang tidak mudah ditaklukkan, pimpinan TNI-Polri di Riau turun langsung ke lokasi.
Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo melakukan patroli udara sebelum turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi Karhutla di Kerumutan. Mereka kemudian bergabung dengan tim gabungan yang sejak beberapa hari terakhir berjibaku mengendalikan api.
Kehadiran kedua pimpinan tersebut bukan sekadar simbol. Di lapangan, mereka memastikan proses pemadaman, pembasahan, dan pendinginan berjalan terpadu.
Estimasi Lahan Terbakar Tembus 300 Hektare
Besarnya ancaman Karhutla di Kerumutan tergambar dari data terbaru Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera. Per 20 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, diperkirakan mencapai sekitar 300 hektare.
Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Ferdian Krisnanto, menyebut angka tersebut masih merupakan estimasi lapangan dan selanjutnya akan diverifikasi menggunakan citra satelit.
“Estimasi di lapangan untuk Kerumutan kurang lebih 300 Ha, nanti akan terverifikasi dengan citra satelit,” ujar Ferdian dalam keterangan yang diterima ANTARA.
Untuk memperkuat penanganan, Manggala Agni Daops Siak juga mengerahkan 13 personel sebagai bantuan kendali operasi untuk membantu tim Manggala Agni Daops Rengat. Angka 300 hektare ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan Karhutla di Kerumutan tidak bisa dipandang sebagai kebakaran biasa.
Dari Udara Dipetakan, Dari Darat Api Dikejar
Sebelum turun ke lokasi, Kapolda Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kepala BPBD Damkar Provinsi Riau Edy Afrizal melakukan patroli udara. Dari udara, tim memantau sebaran titik panas, kondisi area terbakar, arah angin, serta akses menuju lokasi.
Setelah itu, rombongan langsung menuju titik Karhutla dan bergabung dengan Bupati Pelalawan Zukri Misran serta Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara. Tim gabungan kemudian melakukan penyemprotan, pembasahan lahan gambut, dan pendinginan (mop up) untuk memastikan bara di bawah permukaan tidak kembali menyala.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa pemantauan udara penting untuk mengetahui sebaran api, tetapi keberhasilan penanganan sangat ditentukan oleh kecepatan tim di darat.
“Dari udara kita melihat sebaran titik api, tapi yang paling penting adalah tindakan cepat di darat,” tegas Herry Heryawan.
Pesan tersebut menjadi penting karena kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda. Api tidak selalu terlihat besar di permukaan, tetapi bara dapat bertahan di bawah tanah dan kembali muncul ketika kondisi mendukung.
Sinergi Lintas Instansi Tanpa Sekat
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan tidak boleh ada sekat antarinstansi ketika masyarakat dan lingkungan menghadapi ancaman Karhutla. Menurutnya, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu koordinasi.
“Tidak ada sekat TNI, Polri maupun instansi lain saat menghadapi karhutla,” ujarnya.
Di lapangan, personel gabungan dari Polres Pelalawan, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan unsur terkait terus melakukan pemadaman serta pendinginan. Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara juga turut berada di lokasi bersama jajaran yang bekerja di tengah panas dan asap.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan lebih dari sekadar peralatan pemadam. Dibutuhkan koordinasi, akses ke lokasi, ketersediaan sumber air, personel, serta pemantauan berkelanjutan.
