DPC HNSI Ketapang Resmi Dilantik, Bupati Tegaskan Komitmen Kolaborasi dan Fasilitasi Aspirasi Nelayan
Sebarkan artikel ini
DPC HNSI Ketapang Resmi Dilantik, Bupati Tegaskan Komitmen Kolaborasi dan Fasilitasi Aspirasi Nelayan
KETAPANG, Detik Reportase.com kalbar — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang resmi dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (8/8/2026), bertempat di Aula Pendopo Bupati Ketapang.
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat keberadaan HNSI di Kabupaten Ketapang sebagai organisasi yang menghimpun masyarakat nelayan sekaligus menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi nelayan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus DPC HNSI Kabupaten Ketapang yang baru dilantik. Saya berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta benar-benar memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan.
Menurut saya, HNSI tidak boleh hanya hadir sebagai organisasi secara administratif, tetapi harus mampu menjadi organisasi yang memahami persoalan nelayan secara nyata, karena pengurus HNSI harus mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat nelayan yang mereka wakili.
“Kalau kita berbicara tentang organisasi nelayan, tentu pengurusnya harus memahami persoalan nelayan. Bukan hanya namanya organisasi nelayan, tetapi harus benar-benar memahami apa yang menjadi persoalan di lapangan.”
Saya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang pada prinsipnya mendukung dan siap berkolaborasi dengan HNSI, khususnya dalam menangani berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten.
Namun demikian, saya juga mengingatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Karena itu, tidak seluruh persoalan nelayan dapat diselesaikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
“Kalau itu menjadi kewenangan kami di tingkat kabupaten, tentu kami siap membantu dan memfasilitasi. Tetapi kalau kewenangannya berada di provinsi atau pemerintah pusat, kita akan bersama-sama menyampaikan dan mengomunikasikannya kepada pihak yang memiliki kewenangan.”
Pemkab Siap Fasilitasi Persoalan Perizinan Kapal
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah terkait perizinan dan rekomendasi kapal nelayan.
Saya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kewenangan yang dalam perkembangannya telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kondisi tersebut perlu dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kewenangan pemerintah daerah.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak akan tinggal diam ketika masyarakat mengalami kendala.
Pemerintah Kabupaten akan tetap mengambil peran sesuai kapasitasnya, terutama dalam memfasilitasi, mengkomunikasikan dan menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah pusat.
“Jadi kalau ada persoalan rekomendasi perizinan kapal yang menjadi kewenangan provinsi, kita tidak bisa mengambil kewenangan itu. Tetapi kita bisa membantu menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat kepada provinsi. Kita bangun komunikasi dan kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing.”
Menurut saya, pola kerja seperti ini penting agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat disampaikan melalui jalur yang tepat dan memperoleh penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Potensi Perikanan Ketapang Sangat Besar
Lebih lanjut, saya menyampaikan bahwa Kabupaten Ketapang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.
Potensi tersebut harus dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Menurut saya, hasil perikanan dari Ketapang tidak boleh hanya menjadi komoditas yang keluar daerah, sementara masyarakat lokal belum memperoleh manfaat secara optimal dari besarnya potensi tersebut.
Rantai usaha perikanan harus dibangun secara lebih baik, mulai dari nelayan menangkap ikan, ketersediaan sarana dan prasarana, BBM, perizinan kapal, pendaratan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran.
“Bagaimana kita mengurus supaya semua yang terkait dengan usaha-usaha perikanan ini bisa lancar. Ketapang ini punya potensi ikan yang besar. Jangan sampai ikan kita banyak, tetapi yang membeli dan menikmati nilai ekonominya justru lebih banyak orang dari luar.”
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, HNSI, nelayan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem perikanan yang lebih baik.
BBM Nelayan Menjadi Perhatian Pemerintah
Selain perizinan kapal, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM juga menjadi perhatian dalam aktivitas nelayan.
Saya menjelaskan bahwa urusan energi dan BBM memiliki mekanisme serta kewenangan tersendiri. Di Kabupaten Ketapang sendiri saat ini tidak terdapat perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan energi seperti sebelumnya.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Ketapang tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan instansi teknis lainnya.
Saya mengatakan bahwa pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan pembahasan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi, termasuk kebutuhan BBM bagi nelayan.
“Saya sudah beberapa kali melakukan rapat dan koordinasi. Kita ingin kuota BBM di Ketapang cukup, termasuk untuk kebutuhan nelayan. Saya tidak ingin persoalan BBM ini kemudian membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitasnya.”
Saya juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pengecekan kondisi di lapangan terkait ketersediaan BBM. Dalam beberapa kondisi, stok memang sempat menipis sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Namun, kondisi tersebut terus dikoordinasikan agar pasokan dapat kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Khusus bagi nelayan, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan nelayan untuk melaut dan menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
HNSI Diharapkan Menjadi Mitra Pemerintah
Saya berharap kepengurusan DPC HNSI Kabupaten Ketapang yang baru dapat menjadi mitra pemerintah yang aktif dan konstruktif.
HNSI diharapkan mampu menghimpun berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dan menyampaikannya secara terorganisasi kepada pemerintah.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui persoalan secara lebih konkret dan menentukan langkah yang tepat berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
Saya menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan secara sendiri. Dibutuhkan partisipasi masyarakat dan organisasi seperti HNSI untuk membangun komunikasi yang efektif.
“Kalau ada persoalan di lapangan, sampaikan. Jangan hanya menjadi pembicaraan. Kita duduk bersama, kita lihat kewenangannya di mana, kemudian kita carikan jalan keluarnya. Kalau kewenangan kabupaten, kita selesaikan di kabupaten. Kalau kewenangan provinsi, kita sampaikan bersama kepada provinsi. Kalau kewenangan pusat, kita komunikasikan kepada pemerintah pusat.”
Bagian dari Pembangunan Berkeadilan
Saya menegaskan bahwa upaya membangun kolaborasi dengan HNSI dan memperhatikan aspirasi masyarakat nelayan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu:
“Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri.”
Pembangunan berkeadilan, menurut saya, berarti seluruh kelompok masyarakat harus memperoleh perhatian dan ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi serta memperoleh pelayanan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat nelayan merupakan bagian penting dari masyarakat Kabupaten Ketapang. Karena itu, keberadaan mereka harus menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.
“Pembangunan berkeadilan berarti kita tidak boleh meninggalkan masyarakat nelayan. Semua harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah hadir sesuai kewenangannya dan kita harus membangun kolaborasi dengan semua pihak.”
Saya berharap HNSI dapat menjalankan organisasi dengan solid, membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, serta mampu menjadi jembatan antara masyarakat nelayan dengan pemerintah.
Saya juga mengajak seluruh pengurus dan anggota HNSI untuk bersama-sama menjaga semangat kebersamaan serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan koordinasi.
“Ketapang adalah rumah besar kita bersama. Mari kita bangun komunikasi dan kolaborasi yang baik. Tidak semua kewenangan ada di kabupaten, tetapi setiap persoalan yang disampaikan masyarakat akan kita lihat dan kita bantu sesuai kewenangan yang kita miliki.”
Dengan dilantiknya DPC HNSI Kabupaten Ketapang, diharapkan hubungan kelembagaan antara organisasi nelayan dan Pemerintah Kabupaten Ketapang semakin kuat, sehingga berbagai aspirasi masyarakat nelayan dapat disampaikan secara lebih terarah dan menjadi bagian dari upaya bersama membangun sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Ketapang.
