Sulit Ditemui dan Bungkam di WhatsApp, Transparansi Kepala Dinas Kesehatan Jember Dipertanyakan

Sulitnya Akses Konfirmasi bagi Awak Media

​JEMBER | DETIKREPORTASE.COM – Sikap tertutup yang ditunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mulai menuai sorotan tajam. Di tengah munculnya berbagai persoalan yang melibatkan petugas Puskesmas (Pkm) yang dianggap sensitif bagi publik, upaya sejumlah awak media untuk melakukan konfirmasi justru menemui jalan buntu.

​Berdasarkan penelusuran di lapangan, beberapa jurnalis telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan, baik dengan mendatangi kantor maupun melalui pesan dan panggilan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons maupun kesediaan untuk memberikan keterangan resmi.

​Padahal, konfirmasi merupakan elemen krusial dalam prinsip keberimbangan pemberitaan. Kesempatan memberikan klarifikasi sejatinya menjadi hak narasumber agar informasi yang diterima masyarakat tidak bersifat sepihak. Untuk memahami urgensi keterbukaan informasi publik dan standar tata kelola pemerintahan yang transparan, simak laporan investigasi kami di sini: https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/

​Komitmen terhadap Akuntabilitas Publik

​Minimnya akses terhadap pejabat publik dalam isu yang menyangkut kepentingan masyarakat memunculkan spekulasi mengenai komitmen transparansi di lingkungan Dinas Kesehatan Jember. Sebagai institusi yang mengelola pelayanan publik dengan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat, tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat adalah sebuah kewajiban.

​Dalam praktik jurnalistik, sikap tidak responsif dari pejabat publik dapat menghambat proses verifikasi fakta. Akibatnya, ruang bagi narasumber untuk menjelaskan kebijakan maupun meluruskan dugaan yang berkembang di masyarakat menjadi hilang.

​Pentingnya Keterbukaan bagi Pejabat Publik

​Sejumlah kalangan menilai, pejabat publik semestinya tidak menghindari konfirmasi media, terutama ketika isu yang berkembang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya. Keterbukaan bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap kerja pers, tetapi juga merupakan wujud nyata akuntabilitas kepada publik sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi.

​Apabila pejabat publik tidak mampu mengelola komunikasi dengan baik, hal tersebut justru dapat menjadi catatan buruk bagi marwah instansi terkait. Terlebih, peran Dinas Kesehatan sangat vital dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Pelajari bagaimana regulasi hukum dan etika pejabat publik ditegakkan di Indonesia melalui tautan berikut:

https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/

​Ruang Hak Jawab Tetap Terbuka

​Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember masih belum membuahkan hasil. Detikreportase.com tetap membuka ruang klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan resmi dari pihak terkait. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan asas keberimbangan, hak jawab, dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila yang bersangkutan memberikan klarifikasi di kemudian hari, redaksi akan memuatnya secara proporsional.

​✍️ Reporter : Tim | detikreportase.com | Jember – Jawa Timur

​DETIKREPORTASE.COM : Keterbukaan Adalah Kunci Pelayanan