Nasional | Diskusi Publik di Jakarta Soroti RPP Tugas TNI, Dinilai Berpotensi Perluas Militerisme di Ruang Sipil
Sebarkan artikel ini
Indo Risk Center Gelar Diskusi Bahas Dampak RPP Tugas TNI
JAKARTA|DETIKREPORTASE.COM – Diskusi publik bertema “Risiko Dari RPP Tugas TNI, Legalisasi Ancaman Berkedok Peran Rekayasa Keadaan Berdalih Gangguan” digelar di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Indo Risk Center tersebut dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis demokrasi.
Diskusi menghadirkan Sekjen Indo Risk Center Ahmad Marthin Hadiwinata sebagai pemapar utama, serta sejumlah narasumber lain seperti Ketua Umum KASBI Sunarno, perwakilan GMNI Deodatus Sunda, Yokbeth Felle dari Pusaka Rentala Rakyat, Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional Lalu Muhammad Rizaldi, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, serta Direktur Eksekutif Pusat Kajian Internasional BRIN H. Maripin, Ph.D.
Acara dipandu moderator Nissa dan berlangsung dalam suasana interaktif.
Peserta Soroti Potensi Perluasan Peran TNI di Ranah Sipil
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti potensi perluasan peran TNI di ranah sipil melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tugas TNI yang dinilai dapat memunculkan multitafsir dalam pelaksanaan operasi militer selain perang.
Sekjen Indo Risk Center Ahmad Marthin Hadiwinata menyebut regulasi tersebut dinilai berpotensi melegitimasi keterlibatan militer dalam berbagai urusan sipil, termasuk penanganan konflik sosial dan pengamanan wilayah.
Menurutnya, kondisi itu dikhawatirkan dapat mengurangi supremasi sipil yang menjadi salah satu semangat reformasi 1998.
Sementara itu, Ketua Umum KASBI Sunarno menegaskan pentingnya menjaga demokrasi serta ruang partisipasi masyarakat sipil agar tidak semakin menyempit akibat pendekatan keamanan yang dinilai represif.
Mahasiswa dan Aktivis Minta Pengawasan Publik Diperkuat
Perwakilan GMNI, Deodatus Sunda, juga menyoroti meningkatnya keterlibatan aparat militer dalam sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai perlu mendapat pengawasan publik agar tidak melampaui batas kewenangan sipil.
Dari perspektif Papua, Yokbeth Felle menyampaikan kekhawatiran terhadap pendekatan keamanan di wilayah Papua yang menurutnya masih cenderung mengedepankan pendekatan militeristik dan berpotensi menimbulkan persoalan hak-hak sipil masyarakat adat.
Sedangkan Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional, Lalu Muhammad Rizaldi, menilai penguatan peran militer di ruang sipil berkaitan dengan dinamika politik dan ekonomi nasional yang saat ini terus berkembang.
Diskusi berlangsung dengan berbagai pandangan dan argumentasi dari peserta yang hadir terkait arah kebijakan keamanan nasional serta posisi demokrasi di Indonesia.
Diskusi Dinilai Penting untuk Menjaga Ruang Demokrasi
Kegiatan diskusi publik tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara akademisi, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil terkait dinamika kebijakan nasional yang dinilai memiliki dampak terhadap kehidupan demokrasi ke depan.
Para peserta berharap pembahasan mengenai RPP Tugas TNI dapat dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Isu mengenai relasi sipil dan militer sendiri hingga kini masih menjadi perhatian berbagai kelompok masyarakat sipil yang menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan ruang demokrasi.
