K3S Subang Soroti SK Mutasi yang Dinilai Tidak Transparan
SUBANG|DETIKREPORTASE.COM – Polemik rotasi dan mutasi kepala sekolah SD di Kabupaten Subang memicu reaksi keras dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Subang. Mereka menilai kebijakan yang diterbitkan Dinas Pendidikan (Disdik) Subang tidak sesuai dengan draf usulan kecamatan serta dinilai bertentangan dengan arahan Dedi Mulyadi terkait penempatan ASN berdasarkan domisili.
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Mulia, Kamis (21/5/2026), perwakilan K3S Kecamatan Tambakdahan, Tarsiman, menyampaikan sikap bersama yang meminta Disdik Subang segera melakukan kaji ulang terhadap SK rotasi mutasi kepala sekolah SD yang telah diterbitkan.
Menurut K3S, sebelumnya telah disusun draf usulan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan faktor jarak tempuh, kebutuhan sekolah, serta efektivitas pengelolaan pendidikan. Namun, saat SK mutasi keluar, sejumlah nama dan penempatan disebut berubah tanpa penjelasan resmi.
“K3S sudah menyusun draf usulan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Tapi dalam SK mutasi yang keluar, banyak yang diabaikan tanpa alasan tertulis. Kami satu suara menuntut Disdik Subang segera melakukan kaji ulang secara terbuka,” ujar Tarsiman.
K3S menilai kebijakan penempatan kepala sekolah yang terlalu jauh dari domisili berpotensi mengganggu efektivitas kerja dan pengawasan pendidikan di sekolah masing-masing.
Dinilai Bertolak Belakang dengan Arahan Gubernur Jawa Barat
Dalam forum tersebut, K3S juga menyinggung arahan Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya menekankan pentingnya penempatan ASN sesuai domisili guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja.
Para kepala sekolah berharap kebijakan mutasi tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis keluarga, serta kebutuhan pendidikan di wilayah masing-masing.
K3S meminta Disdik Kabupaten Subang membuka dokumen kajian teknis yang menjadi dasar perubahan draf mutasi. Mereka juga meminta organisasi K3S dilibatkan dalam proses revisi sebelum keputusan final diterbitkan.
Menurut mereka, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan daerah.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
K3S Tegaskan Tidak Menolak Mutasi, Tetapi Menolak Proses Tertutup
Pernyataan sikap K3S muncul setelah adanya penjelasan dari Bidang SD Disdik Subang yang menyebut bahwa kajian mutasi merupakan kewenangan internal dinas. Namun hingga kini, hasil kajian tersebut belum dipublikasikan secara terbuka kepada publik maupun pihak sekolah.
Situasi itu memicu berbagai pertanyaan terkait parameter dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan perpindahan kepala sekolah.
“Kami bukan menolak mutasi. Kami menolak proses yang nggak transparan. Disdik Subang, buka dokumen kajiannya dan duduk bareng K3S. Pendidikan Subang butuh kebijakan berbasis data, bukan titipan,” tegas perwakilan K3S.
Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut stabilitas kepemimpinan sekolah dasar serta kualitas tata kelola pendidikan di Kabupaten Subang.
Baca juga:
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Disdik Subang Belum Umumkan Jadwal Kaji Ulang
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik Kabupaten Subang belum mengumumkan jadwal resmi terkait kaji ulang rotasi dan mutasi kepala sekolah SD tersebut.
Sejumlah pihak berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui dialog terbuka antara Disdik dan K3S agar kebijakan pendidikan tetap berjalan objektif, profesional, serta berpihak pada kebutuhan sekolah dan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
Baca lainnya:
https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
✍️ Ujang Suryana | detikreportase.com | Subang – Jawa Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Transparansi Pendidikan Daerah
