Hak Jawab Disampaikan untuk Menjaga Keseimbangan Informasi
BENGKAYANG | DETIKREPORTASE.COM – Pihak pelaksana pekerjaan proyek Penggantian Jembatan Riam Pagar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan yang beredar di sejumlah media terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek.
Dalam keterangannya, pihak pelaksana menegaskan bahwa penyampaian hak jawab ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan informasi serta memberikan penjelasan yang utuh kepada publik.
Mereka juga menyampaikan penghormatan terhadap kebebasan pers dan peran media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun demikian, klarifikasi dinilai perlu disampaikan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Hak Jawab Sempat Ditayangkan, Kini Disampaikan Kembali
Pihak pelaksana mengungkapkan bahwa sebelumnya hak jawab telah disampaikan kepada media yang pertama kali memuat pemberitaan terkait. Pada saat itu, klarifikasi tersebut sempat ditayangkan.
Namun, dalam perkembangannya, tayangan hak jawab tersebut disebut tidak lagi dapat diakses sebagaimana sebelumnya. Atas dasar itu, pihak pelaksana memutuskan untuk kembali menyampaikan klarifikasi melalui media lain sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memastikan publik tetap mendapatkan informasi yang berimbang dan tidak hanya berasal dari satu sudut pandang.
Tegaskan Pelaksanaan Proyek Sesuai Kontrak dan Mekanisme
Dalam penjelasannya, pihak pelaksana menegaskan bahwa seluruh pekerjaan proyek dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap tahapan pekerjaan disebut berada dalam pengawasan pihak-pihak terkait sesuai mekanisme proyek konstruksi yang berlaku.
Mereka juga menyatakan bahwa proses pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan terbuka terhadap evaluasi teknis apabila diperlukan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas pekerjaan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Tanggapan atas Dugaan Material Tidak Sesuai
Menanggapi dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, pihak pelaksana berpendapat bahwa hal tersebut seharusnya dibuktikan melalui mekanisme resmi. Proses pembuktian dinilai perlu dilakukan melalui pemeriksaan teknis, pengujian laboratorium, maupun evaluasi oleh pihak berwenang.
Mereka menekankan pentingnya mengedepankan asas objektivitas serta prinsip praduga tak bersalah hingga terdapat kesimpulan resmi yang didasarkan pada fakta teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan terukur.
Pentingnya Prinsip Cover Both Sides
Dalam hak jawab tersebut, pihak pelaksana juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip cover both sides dalam pemberitaan. Prinsip ini merupakan bagian dari Kode Etik Jurnalistik yang menekankan keseimbangan informasi serta pemberian ruang yang sama bagi setiap pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Menurut mereka, pemberitaan yang berimbang tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang diberitakan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh terhadap suatu peristiwa.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Transparansi Proyek dan Konteks Nasional
Dalam konteks yang lebih luas, isu terkait proyek infrastruktur kerap menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran negara serta kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.
Baca juga:
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Pihak pelaksana menyatakan tetap berkomitmen menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta terbuka terhadap proses evaluasi maupun klarifikasi dari instansi terkait apabila diperlukan.
Dalam berbagai kasus nasional, tata kelola proyek yang transparan dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur.
Artikel terkait:
https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
Pada akhirnya, penyampaian hak jawab ini diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan bagi publik, sehingga informasi yang berkembang tidak hanya dilihat dari satu sisi, melainkan secara menyeluruh dan proporsional.
✍️ Red | detikreportase.com | Bengkayang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Menjaga Keseimbangan Informasi Publik





