Kecaman Lusminto Dewa atas Jakaria Irawan Meluas di Ketapang: Kritik atau Provokasi yang Picu Polarisasi?

Polemik Viral: Kritik yang Picu Gelombang Reaksi

KETAPANG | DETIKREPORTASE.COM – Gelombang kecaman terhadap Jakaria Irawan semakin meluas di Kabupaten Ketapang. Pernyataan kritik yang disampaikannya kepada Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan karena dinilai telah melampaui batas etika publik.

Kontroversi bermula dari unggahan di media sosial TikTok melalui akun pribadi @Jakariairawan yang kemudian viral dan memantik respons luas dari masyarakat. Gaya penyampaian yang digunakan dinilai sebagian pihak tidak mencerminkan profesionalitas seorang praktisi hukum, bahkan dianggap cenderung menyerang secara personal.

Tokoh Masyarakat Angkat Bicara: Kritik Harus Konstruktif

Sejumlah tokoh masyarakat turut memberikan tanggapan. Ketua Umum Lembaga Majelis Taklim Muallaf Ketapang, Verry Liem, mengingatkan bahwa kritik terhadap pemimpin merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara profesional dan membangun.

“Ruang kritik itu terbuka, tetapi harus membangun, bukan menggiring opini untuk membenci pemimpin,” tegasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh warga yang enggan disebutkan namanya.

“Kritik boleh saja, tapi jangan sampai memecah masyarakat. Harus ada etika,” ujarnya.

Baca selengkapnya di sini:

https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/

Dalam perspektif hukum, kebebasan berpendapat tetap memiliki batas yang diatur agar tidak merugikan pihak lain atau menimbulkan konflik sosial.

Lusminto Dewa: Pernyataan Dinilai Melewati Batas

Kritik paling keras datang dari praktisi hukum sekaligus aktivis buruh, Lusminto Dewa, SH., CIM. Ia menilai bahwa pernyataan Jakaria Irawan telah keluar dari koridor kritik yang sah dan mengarah pada bentuk serangan personal.

“Ini bukan kritik, ini serangan. Ada framing negatif yang jelas dan berpotensi memecah masyarakat,” tegas Lusminto.

Ia juga menyerukan konsolidasi kepada berbagai elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan melawan narasi yang dianggap merusak legitimasi kepemimpinan daerah.

Selain itu, bersama Dewan Adat Dayak (DAD), pihaknya disebut tengah mengkaji kemungkinan langkah hukum terhadap pernyataan tersebut.

Baca selengkapnya:

https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/

Fenomena polemik seperti ini menunjukkan bahwa dinamika kritik terhadap pejabat publik tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola komunikasi publik yang lebih luas di tingkat nasional.

Potensi Polarisasi: Masyarakat Diminta Tetap Bijak

Menguatnya polemik ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi polarisasi sosial di tengah masyarakat Ketapang. Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik agar tetap kondusif.

Menurut Lusminto, pernyataan yang dinilai tidak etis tersebut juga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Ketika pemimpin yang dipilih rakyat diserang secara tidak etis, itu bisa berdampak pada kepercayaan publik,” ujarnya.

Baca selengkapnya:

https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/

Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu utuh dan berimbang.

Sebagai penutup, polemik ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan etika dan tanggung jawab, agar tidak menimbulkan perpecahan serta tetap menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

✍️ Tim/Red | detikreportase.com | Ketapang – Kalimantan Barat

DETIKREPORTASE.COM : Menjaga Etika dan Persatuan di Ruang Publik