Penyerahan LHP: DPRD dan Pemkab Ketapang Hadir Bersama
PONTIANAK | DETIKREPORTASE.COM – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (31/3/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula BPK Kalbar tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Mateus Yudi, S.E., M.Si., hadir bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. Turut mendampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Donatus Franseda.
Penyerahan LHP ini dilakukan secara serentak kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebagai bagian dari agenda resmi BPK dalam menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan daerah.
Proses Penyerahan: Bagian dari Mekanisme Akuntabilitas
Dalam prosesi tersebut, Wakil Ketua DPRD dan Bupati Ketapang menerima langsung dokumen LHP dari BPK Perwakilan Kalimantan Barat.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Bupati juga menyerahkan dokumen LHP kepada BPK sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan tindak lanjut pemeriksaan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti oleh seluruh peserta dari berbagai daerah.
Baca selengkapnya di sini:
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Dalam perspektif hukum, laporan hasil pemeriksaan menjadi dasar penting dalam memastikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.
Penekanan BPK: Tindak Lanjut Jadi Kunci
Usai kegiatan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP, memberikan pengarahan kepada seluruh perwakilan daerah.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan sistem keuangan pemerintah daerah.
Seorang peserta yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa arahan tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh daerah.
“Penekanan pada tindak lanjut sangat penting agar hasil pemeriksaan benar-benar berdampak pada perbaikan,” ujarnya.
Baca selengkapnya:
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Dalam konteks nasional, pengawasan dan tindak lanjut hasil audit menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan keuangan.
Peran DPRD: Pengawasan untuk Transparansi
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Baca selengkapnya:
https://detikreportase.com/skandal-pupuk-subsidi-di-pelalawan-riau-cermin-rapuhnya-tata-kelola-subsidi-dan-ujian-ketahanan-pangan-nasional/
Keterkaitan antara pengawasan legislatif dan pelaksanaan pemerintahan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang bersih dan berintegritas.
Sebagai penutup, penyerahan LHP BPK Kalimantan Barat menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Pontianak – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Transparansi Keuangan Daerah
