Batang Kuis I detikreportase-Suhu kritik terhadap kinerja Camat Batang Kuis kian memanas. Dugaan pembiaran terhadap sejumlah bangunan yang diduga tidak memiliki izin di wilayah Kecamatan Batang Kuis kini memicu sorotan tajam dari kalangan aktivis.
Di tengah gencarnya langkah Bupati Deli Serdang yang terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban bangunan liar dan bangunan tanpa izin, kondisi di lapangan justru disebut berbanding terbalik dengan sikap pemerintah kecamatan.
Sejumlah pihak menilai Camat Batang Kuis seolah menutup mata terhadap maraknya bangunan yang diduga berdiri tanpa izin resmi.
Beberapa bangunan yang menjadi sorotan antara lain bangunan yang berada di sebelah Central Bangunan Desa Bintang Meriah, kawasan Paya Gambar Residence di Desa Paya Gambar, hingga pembangunan perumahan yang diduga milik seorang pengusaha bernama Deny di Dusun I Desa Paya Gambar.
Bangunan-bangunan tersebut disebut masih terus berjalan tanpa terlihat adanya tindakan penertiban dari pihak kecamatan.
Ironisnya, dari banyaknya proyek perumahan yang berkembang di Desa Paya Gambar, hanya satu perumahan yang disebut berani secara terbuka memajang dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bukti kepatuhan terhadap aturan.
Perumahan tersebut adalah SPI yang berada tepat di samping Kantor Desa Paya Gambar.
Fakta ini dinilai menjadi indikator kuat bahwa masih banyak pengusaha perumahan yang diduga membandel dan tidak menjalankan kewajiban perizinan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
Sorotan keras juga datang dari Ketua DPW P2BMI Sumatera Utara, Abdul Hadi.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah melayangkan surat pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Camat Batang Kuis terkait dugaan bangunan liar tersebut.
Surat tersebut dikirim pada 27 Februari 2026 dengan nomor: 0131/DPW P2BMI/SU/II/2026 yang berisi permintaan agar pihak kecamatan melakukan investigasi terhadap bangunan-bangunan yang diduga tidak memiliki izin.
Namun hingga kini, menurut Abdul Hadi, tidak terlihat adanya tindakan nyata dari pihak kecamatan.
Bahkan aktivitas pembangunan di lokasi-lokasi yang dipersoalkan disebut masih terus berlangsung tanpa hambatan.
“Kami sudah menyurati Camat Batang Kuis secara resmi untuk melakukan investigasi terkait dugaan bangunan liar. Tapi sampai hari ini kami melihat pembangunan tersebut tetap berjalan seolah tidak ada masalah,” tegas Abdul Hadi.
Dengan nada kritik yang tajam, Abdul Hadi bahkan menyindir sikap pemerintah kecamatan yang dinilai tidak merespons pengaduan masyarakat.
“Kalau memang Pak Camat tidak mau repot dengan Dumas dari kami, sebaiknya buat saja pengumuman di kantor camat bahwa tidak menerima pengaduan masyarakat. Supaya kami ke depan tidak perlu lagi mengirim surat,” ujarnya.
Lebih jauh, Abdul Hadi meminta Bupati Deli Serdang untuk turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat Batang Kuis.
Menurutnya, jika kinerja camat tersebut tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan ilegal serta meningkatkan PAD, maka sudah seharusnya dilakukan pergantian.
“Kami berharap kepada Bapak Bupati agar melakukan evaluasi serius terhadap Camat Batang Kuis. Jika tidak sejalan dengan visi misi pemerintah daerah, sebaiknya diganti dengan camat yang lebih tegas dan proaktif untuk kemajuan Batang Kuis,” pungkasnya.
Isu ini kini menjadi perhatian masyarakat, mengingat keberadaan bangunan tanpa izin tidak hanya berpotensi merugikan keuangan daerah melalui kebocoran pajak dan retribusi, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha yang taat aturan.
Jika tidak segera ditangani, polemik ini dikhawatirkan akan semakin memicu ketegangan antara masyarakat, aktivis, dan pemerintah kecamatan.
(Admin2)
