Batang Kuis I detikreportase-Suasana memanas di wilayah Desa Paya Gambar setelah sejumlah petani menuding kepala desa Paya Gambar beserta beberapa stafnya diduga merampas lahan garapan masyarakat dengan dalih program ketahanan pangan.
Tudingan ini mencuat setelah pihak desa memasang plang bertuliskan program ketahanan pangan beberapa waktu lalu ,di lahan persawahan yang selama bertahun-tahun telah dikelola oleh masyarakat. Lahan tersebut diketahui menjadi sumber penghidupan bagi para petani yang mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
Warga menduga langkah tersebut berkaitan dengan berkurangnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2026. Kondisi itu disebut-sebut membuat pihak pemerintah desa mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan program ketahanan pangan sebagai alasan.
Padahal menurut para petani, lahan yang kini dipasangi plang tersebut bukanlah lahan kosong. Tanah itu telah mereka bersihkan, olah, dan rawat selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi persawahan produktif.
Ketegangan sempat terjadi di lokasi ketika Ridwansyah Lubis, seorang petani sekaligus tokoh muda Desa Paya Gambar, mempertanyakan langsung tindakan aparat desa tersebut. Ia bahkan sempat bersitegang dengan Kepala Dusun II, Zulkarnain, saat pemasangan plang dilakukan.
Dengan nada kesal, Ridwansyah mempertanyakan dasar tindakan tersebut.
“Kenapa kalian enak sekali menancapkan plang di lahan yang selama ini sudah kami bersihkan dan kami urus terus-menerus? Tidak sedikit biaya yang kami keluarkan untuk membentuk lahan ini sampai menjadi persawahan seperti sekarang,” ujarnya.
Namun menurut Ridwansyah, pertanyaan itu tidak mendapat jawaban yang jelas dari pihak perangkat desa yang berada di lokasi.
Protes keras juga disampaikan Abdul Hadi, petani lain yang turut mengelola lahan tersebut. Ia menyayangkan sikap pemerintah desa yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kalau kepala desa mau membuat program ketahanan pangan silakan saja. Tapi jangan lahan yang sudah dikerjakan masyarakat yang diambil. Itu namanya merampok,” tegas Abdul Hadi.
Dengan nada geram, ia mengaku tidak habis pikir dengan sikap pemerintah desa yang menurutnya justru berpotensi memicu konflik dengan warganya sendiri.
“Kalau dia butuh uang, bilang saja. Kami para petani bisa patungan. Tapi kalau cara mainnya seperti preman merampas lahan, saya tidak akan mundur,” katanya dengan tegas.
Menurut Abdul Hadi, perjuangan para petani mengolah lahan tersebut bukan perkara mudah. Mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk membuka, membersihkan, dan membentuk lahan hingga menjadi sawah yang produktif seperti saat ini.
Bahkan menurutnya, konflik terkait lahan tersebut sebelumnya juga pernah sampai ke ranah hukum di Polresta Deli Serdang, karena adanya pihak-pihak yang mencoba menguasai tanah secara arogan.
Karena itu, para petani menilai tindakan pemasangan plang oleh pemerintah Desa Paya Gambar berpotensi memicu konflik baru di tengah masyarakat.
Selain itu, warga juga mempertanyakan status wilayah lahan yang kini dipasangi plang tersebut. Menurut mereka, lokasi persawahan itu sebenarnya masuk ke wilayah Desa Sidodadi, bukan wilayah administratif Desa Paya Gambar.
Jika benar demikian, tindakan pemasangan plang oleh aparatur Desa Paya Gambar dinilai semakin menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Para petani berharap kepala desa segera memberikan penjelasan terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Di tengah tekanan ekonomi dan sulitnya kehidupan petani, mereka hanya berharap satu hal: tanah yang selama ini mereka olah dengan keringat dan biaya besar tidak diambil secara sepihak oleh pihak mana pun, apalagi oleh pemerintah desa yang seharusnya melindungi warganya sendiri.
(Admin2)
