Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis
KETAPANG, KALIMANTAN BARAT | DETIKREPORTASE.COM — Program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah ratusan siswa di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga mengalami keracunan massal. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 5 Februari 2026 dan langsung memicu kekhawatiran serius mengenai kualitas, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan MBG di daerah.
Insiden tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan para siswa, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap program strategis negara yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama. Ketika makanan yang seharusnya meningkatkan gizi justru menimbulkan risiko kesehatan, maka persoalan ini menjadi isu publik yang tidak bisa dipandang remeh.
Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, dugaan kelalaian dalam penyediaan makanan publik dapat masuk ke dalam ranah pidana dan administrasi sebagaimana diatur dalam KUHP Baru.
Kerangka hukumnya dapat dipahami lebih lengkap di:
https://detikreportase.com/kuhp-baru-berlaku-2-januari-2026-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kehidupan-warga-ini-aturan-kunci-yang-wajib-dipahami-publik/
Data resmi Dinas Kesehatan: 340 orang terdampak, dua dirujuk ke rumah sakit
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr. Feria Kowira, menyampaikan bahwa hingga Rabu malam, tercatat 340 orang mengalami gejala diduga keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Korban terdiri dari 9 siswa SD, 144 siswa SMP, 73 siswa SMA, 101 siswa SMK, serta 13 orang dewasa yang merupakan petugas MBG dan guru. Seluruh korban mengalami keluhan serupa berupa mual, muntah, sakit perut, pusing, dan dehidrasi.
“Di Puskesmas Kecamatan Marau kami sedang menangani 340 orang terduga akibat konsumsi makanan. Saat ini terdapat dua pasien yang dirujuk ke RSUD dr. Agusdjam Ketapang karena tidak dapat ditangani di puskesmas,” ujar dr. Feria dalam siaran pers dan konferensi video.
Untuk menangani lonjakan pasien, delapan tim kesehatan dikerahkan dengan dukungan Camat Marau, Polsek, Koramil, serta unsur perusahaan di wilayah setempat. Sebagian besar pasien dilaporkan telah membaik dan dipulangkan, sementara sisanya masih dalam pemantauan medis.
Pengawasan SPPG dipertanyakan, aktivis minta audit dan klarifikasi terbuka
Insiden ini memicu kritik dari berbagai kalangan. Endang Kurniawan, mantan aktivis mahasiswa Ketapang, menyebut kejadian ini sebagai bukti bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan masih lemah.
“Program ini pada dasarnya baik, tetapi harus dijalankan sesuai standar operasional. Kalau sampai ratusan anak terdampak, berarti ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Endang menekankan bahwa korban mayoritas adalah pelajar, sehingga persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai insiden teknis biasa. Ia mendesak agar pihak SPPG sebagai pelaksana program di Kecamatan Marau segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik serta menjalani evaluasi menyeluruh oleh pemerintah daerah dan instansi pengawas.
Menurutnya, apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain.
Berbagai persoalan dalam pengelolaan program publik di daerah kerap menjadi bagian dari pola nasional yang lebih luas.
sebagaimana tercermin dalam berbagai operasi penindakan yang dipetakan dalam:
https://detikreportase.com/peta-besar-ott-kpk-di-indonesia-dari-pajak-hingga-kepala-daerah-begini-wajah-korupsi-yang-terbongkar/
Kasus Marau jadi ujian serius tata kelola program nasional di daerah
Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti dugaan keracunan massal masih dalam proses penelusuran oleh instansi terkait, termasuk pemeriksaan sampel makanan, rantai distribusi, serta prosedur pengolahan di tingkat penyedia.
Kasus Marau kini menjadi ujian penting bagi tata kelola program MBG di daerah. Publik menanti keterbukaan hasil investigasi dan langkah konkret perbaikan sistem agar keselamatan penerima manfaat benar-benar terjamin.
Insiden ini juga menjadi peringatan keras bahwa program publik berskala nasional tidak cukup hanya didukung anggaran besar dan niat baik. Pengawasan, disiplin SOP, dan transparansi adalah kunci. Ketika ratusan anak sekolah menjadi korban, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, melainkan keselamatan generasi masa depan dan kredibilitas negara dalam melindungi rakyatnya.
✍️ Slamet | DETIKREPORTASE.COM | Ketapang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Keselamatan Anak dan Akuntabilitas Program Publik
