Reformasi Pasar Modal Nasional Dipercepat: Tegaskan Perang Terhadap Saham Manipulatif, Investor Diuntungkan?
Sebarkan artikel ini
Konferensi Pers Danantara Jadi Penanda Arah Baru Pasar Modal Indonesia
JAKARTA | DETIKREPORTASE.COM — Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya untuk membenahi pasar modal nasional agar lebih transparan, kredibel, dan berdaya saing global. Sikap tegas ini disampaikan dalam konferensi pers Danantara yang digelar Sabtu malam, 31 Januari 2026, di Wisma Danantara, Jakarta, dengan dihadiri jajaran elit ekonomi dan keuangan negara.
Hadir dalam forum strategis ini antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, pimpinan OJK, KSEI, serta perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pernyataan ini sekaligus menindaklanjuti arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta reformasi pasar modal dipercepat untuk memastikan Indonesia memiliki sistem investasi yang sehat dan bebas manipulasi.
Dalam konteks penegakan hukum, reformasi ini juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab pidana dalam sektor keuangan sebagaimana ditegaskan dalam KUHP Baru. Negara kini memiliki perangkat hukum lebih kuat untuk menjerat pelaku manipulasi pasar.
Demutualisasi BEI dan Free Float Jadi Kunci Perubahan
Salah satu kebijakan besar yang diumumkan adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu perubahan struktur kepemilikan bursa dari berbasis anggota menjadi berbasis korporasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah ini akan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan daya saing BEI di tingkat global.
CEO Danantara Rosan Roeslani menambahkan bahwa struktur baru ini memungkinkan pengelolaan bursa yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan investor.
Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan free float saham menjadi 15 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas porsi saham yang dapat diperdagangkan publik, meningkatkan likuiditas, serta mengurangi risiko harga saham yang mudah dimainkan oleh kelompok tertentu.
Transparansi Beneficial Ownership dan Perang Melawan Saham Gorengan
Pemerintah dan OJK juga menekankan pentingnya transparansi beneficial ownership, yaitu kejelasan siapa sebenarnya pemilik akhir suatu saham. Setiap afiliasi dan hubungan kepemilikan wajib dilaporkan secara terbuka agar tidak ada konflik kepentingan tersembunyi.
Wakil Ketua DK OJK, Friderica Widyasari, menyatakan bahwa transparansi adalah fondasi kepercayaan pasar. Investor hanya akan menaruh dananya jika yakin tidak ada permainan di balik layar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menegaskan bahwa tidak ada lagi toleransi terhadap saham manipulatif atau saham gorengan. Setiap upaya mengerek harga secara tidak wajar akan ditindak tegas.
Pengawasan kini diperkuat melalui sinergi OJK, BEI, dan KSEI dengan pemanfaatan teknologi pemantauan transaksi secara real time. Ini penting untuk mencegah pola yang selama ini merugikan investor ritel.
Pola-pola penyimpangan dalam sektor keuangan dan korporasi sebenarnya sering kali memiliki kemiripan dengan praktik korupsi yang terungkap di berbagai daerah.
Dampak Strategis bagi Investor dan Ekonomi Nasional
Reformasi pasar modal ini diproyeksikan memberi dampak besar bagi iklim investasi. Dengan likuiditas yang lebih tinggi, transparansi yang lebih kuat, dan penegakan hukum yang tegas, investor—baik ritel maupun institusi—akan memiliki rasa aman yang lebih besar.
Kebijakan ini juga menjawab tuntutan lembaga internasional seperti MSCI yang selama ini menyoroti keterbatasan free float dan keterbukaan data kepemilikan saham di Indonesia.
Artikel ini dirangkum dari pernyataan resmi yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui akun resmi yang terverifikasi serta keterangan dalam konferensi pers Danantara terkait reformasi pasar modal nasional.
Lebih jauh, pemerintah melihat pasar modal sebagai instrumen pembangunan nasional. Pasar yang sehat memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan murah, menciptakan lapangan kerja, dan menarik arus modal asing yang berkelanjutan.
Dengan reformasi ini, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang serius melindungi investor dan menolak segala bentuk manipulasi pasar.
✍️ Tim | detikreportase.com | Jakarta – DKI Jakarta
DETIKREPORTASE.COM : Mengawal Transparansi dan Keadilan Ekonomi.
