Tokoh Masyarakat Himbau Warga Tidak Terprovokasi
PARIT TIGA | DETIKREPORTASE.COM – Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 30 Desember 2025 menuai tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat. Salah satunya datang dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangka Barat, Ali Hartono, yang secara tegas mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan tidak ikut dalam aksi demo yang disebut akan dipimpin oleh Batara, warga Toboali.
Ali Hartono menilai, rencana aksi tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan serta mengganggu kondusivitas daerah jika tidak disikapi secara arif dan rasional. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Bangka Barat, untuk menahan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang dinilai sarat kepentingan tertentu.
“Saya bersama sejumlah tokoh masyarakat Bangka Belitung, khususnya Bangka Barat, mengajak dan menghimbau masyarakat agar tidak mengikuti demo yang dipimpin oleh saudara Batara pada 30 Desember nanti di Kantor Gubernur. Mari kita jaga bersama kondusivitas daerah kita. Jangan mau diadu domba demi kepentingan pribadi dan segelintir orang,” ujar Ali Hartono, Minggu (28/12/2025).
Dinilai Tidak Lagi Murni Perjuangkan Kepentingan Masyarakat
Ali Hartono yang juga dikenal sebagai salah satu koordinator aksi unjuk rasa di Kantor PT Timah Tbk pada 6 Oktober 2025 lalu, menyampaikan penilaiannya bahwa aksi yang direncanakan Batara dan kelompoknya sudah tidak lagi murni untuk kepentingan masyarakat, khususnya para penambang.
Menurutnya, meskipun aksi tersebut dikemas dengan narasi memperjuangkan nasib penambang dan menagih janji Gubernur Bangka Belitung, namun terdapat indikasi kuat adanya kepentingan pribadi yang dibungkus dalam agenda tersebut.
“Aksi itu seolah-olah memperjuangkan kepentingan penambang, dengan alasan masih adanya penambang yang terjaring razia, meski Gubernur pernah menyampaikan tidak akan ada penangkapan. Namun kita harus jujur menilai, apakah ini murni untuk masyarakat atau justru ada kepentingan pribadi yang ingin ditunggangi,” tegasnya.
Ali menilai, masyarakat perlu berpikir lebih kritis dan tidak serta-merta menerima ajakan demo tanpa memahami konteks serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap stabilitas daerah.
Razia PETI Disebut Program Tahunan Kepolisian
Dalam penjelasannya, Ali Hartono juga menyinggung soal razia Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang menjadi salah satu alasan utama rencana aksi unjuk rasa tersebut. Ia menegaskan bahwa razia PETI merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari program kerja Kepolisian Republik Indonesia.
“Perlu kita pahami bersama, razia PETI adalah program tahunan Polri dan itu wajib dilaksanakan. Setiap operasi yang dilakukan oleh kepolisian tentu sudah melalui tahapan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam setiap pelaksanaan operasi penertiban, aparat kepolisian telah lebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, jika masih ditemukan aktivitas penambangan ilegal, maka tindakan penegakan hukum merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
“Jika setelah himbauan masih ada yang melakukan penambangan ilegal, tentu akan ada tindakan dari pihak kepolisian. Ini harus kita pahami secara objektif,” lanjutnya.
Dukungan Aksi Tetap Ada dengan Syarat Jelas
Meski mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti rencana demo Batara, Ali Hartono menegaskan bahwa dirinya bukan menutup mata terhadap kondisi ekonomi masyarakat penambang. Ia mengaku terus memantau perkembangan situasi perekonomian di Bangka Belitung, khusus sayang berdampak langsung kepada masyarakat kecil.
Menurut Ali, jika razia PETI dilakukan secara berkepanjangan hingga satu atau dua bulan ke depan dan berdampak serius terhadap penghidupan masyarakat penambang, maka aksi unjuk rasa tetap bisa dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Namun, ia menekankan bahwa aksi tersebut harus benar-benar murni memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun muatan politik tertentu.
“Saya bersama rekan-rekan terus memantau situasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Jika razia PETI ini diperpanjang dan membuat masyarakat tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka saya mendukung adanya aksi unjuk rasa,” ujarnya.
“Tapi dengan catatan, aksi tersebut murni untuk kepentingan masyarakat, tanpa embel-embel politik, apalagi kepentingan pribadi,” tandas Ali Hartono.
Imbauan Jaga Stabilitas dan Persatuan Daerah
Di akhir pernyataannya, Ali Hartono kembali mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas daerah di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi Bangka Belitung. Ia berharap masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara yang bijak, terukur, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat secara luas.
“Mari kita jaga Bangka Belitung ini bersama-sama. Jangan sampai kita terpecah karena kepentingan segelintir orang. Persatuan dan kondusivitas daerah adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.
✍️ Supriyanto | detikreportase.com | Bangka Barat – Kepulauan Bangka Belitung
DETIKREPORTASE.COM : Suara Publik, Kondusivitas Daerah, dan Kepentingan Masyarakat
