Dugaan Mutu Proyek Air Bersih Rp10,4 Miliar di Kabupaten Bengkayang Disorot, Pengawasan Dinas PUPR Dipertanyakan

Proyek SPAM Lembah Bawang Dinilai Tak Sejalan dengan Nilai Anggaran

BENGKAYANG | DETIKREPORTASE.COM — Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp10,4 miliar di Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang semestinya menjadi solusi kebutuhan air bersih masyarakat tersebut justru menuai kritik terkait dugaan rendahnya mutu konstruksi di lapangan.
Berdasarkan hasil penelusuran dan temuan lapangan, sejumlah bagian bangunan SPAM menunjukkan kondisi yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran proyek. Beton lantai dan dinding tampak kurang padat, mudah terkelupas, serta menunjukkan indikasi kualitas material yang patut dipertanyakan.
Temuan ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap daya tahan bangunan dan keberlanjutan fungsi SPAM sebagai infrastruktur vital pelayanan publik.

Indikasi Penggunaan Material Tidak Sesuai Spesifikasi

Sejumlah sumber teknis menyebutkan adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Di antaranya adalah indikasi pemanfaatan pasir dompeng pada campuran beton, yang secara teknis dinilai kurang ideal untuk struktur beton bertulang.
Jika dugaan tersebut benar, maka kualitas beton berpotensi menurun dan berisiko mengalami kerusakan lebih cepat. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip pembangunan infrastruktur yang mengutamakan mutu, keamanan, dan keberlanjutan.
“Secara kasat mata, kualitas bangunannya tidak mencerminkan proyek dengan anggaran belasan miliar rupiah,” ujar salah satu sumber teknis yang enggan disebutkan namanya.

Dugaan Ketidaksesuaian Besi Tulangan Jadi Perhatian

Selain beton, sorotan juga tertuju pada dugaan penggunaan besi tulangan dengan diameter yang lebih kecil dari ketentuan. Di lapangan, ditemukan indikasi besi yang digunakan tidak sesuai spesifikasi teknis, dengan jarak pemasangan tulangan yang dinilai terlalu renggang.
Praktik semacam ini, menurut pengamat konstruksi, dapat berdampak serius terhadap kekuatan struktur bangunan. Apabila spesifikasi tidak dipenuhi, risiko retak, penurunan daya dukung, hingga kegagalan fungsi bangunan menjadi ancaman nyata.
Meski demikian, hingga kini temuan tersebut masih memerlukan audit teknis resmi untuk memastikan tingkat kesesuaian pekerjaan dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Dipertanyakan

Sorotan publik juga mengarah pada fungsi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang. Sejumlah pihak menilai pengawasan proyek belum dilakukan secara optimal, khususnya dalam hal pengawasan fisik di lapangan.
Kritik muncul lantaran pengawasan dinilai lebih banyak bersifat administratif, tanpa pengujian langsung terhadap mutu pekerjaan. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas sistem pengendalian kualitas proyek pemerintah daerah.
“Pengawasan tidak cukup hanya melalui laporan di atas meja. Mutu bangunan harus dibuktikan langsung di lapangan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Proyek Strategis yang Menyentuh Hak Dasar Masyarakat

SPAM Lembah Bawang merupakan proyek strategis yang menyentuh langsung hak dasar masyarakat atas air bersih. Karena itu, kualitas pelaksanaan proyek menjadi krusial agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Apabila dugaan permasalahan mutu ini tidak segera ditindaklanjuti, proyek tersebut dikhawatirkan justru menjadi beban anggaran akibat biaya perbaikan atau rehabilitasi di kemudian hari.
Sejumlah elemen masyarakat kini mendorong agar dilakukan audit teknis menyeluruh oleh pihak independen guna memastikan kualitas beton, besi tulangan, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.

Dorongan Audit dan Pengawasan Independen

Berbagai pihak menilai langkah audit menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Audit tersebut diharapkan dapat melibatkan inspektorat, auditor independen, serta pengawasan berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah ini dipandang bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan proyek publik berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Tanggapan Kritis dari Pengamat dan Masyarakat

Irawan S.Sos., S.H., M.H., salah satu pengamat sosial dan hukum, menilai bahwa klarifikasi yang tidak didukung dengan tinjauan lapangan berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi.
Menurutnya, pengambilan kesimpulan tanpa verifikasi langsung ke lokasi proyek berisiko mengaburkan kondisi riil di lapangan. Ia juga mendorong keterbukaan informasi agar publik mendapatkan gambaran yang utuh dan berimbang.
“Transparansi dan pengawasan nyata di lapangan adalah kunci untuk memperbaiki tata kelola proyek publik,” ujarnya.

Harapan Perbaikan Tata Kelola Proyek Publik

Kasus dugaan mutu proyek SPAM Rp10,4 miliar ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap pembangunan infrastruktur. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menjadikan temuan ini sebagai momentum evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan proyek ke depan.

Dengan pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi, proyek publik diharapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Detikreportase.comajan terus mengawal pemberitaan ini dan masih melakukan upaya konfirmasi kesemua pihak, jika ada data terbaru dan klarifikasi dari pihak terkait kami akan memuat berita lanjutannya demi profesionalisme media.

✍️ Damianus Eko | detikreportase.com | Bengkayang – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Transparansi Proyek Publik, Kepentingan Rakyat Diutamakan