Kunjungan Jurnalis untuk Audiensi Terkait Keluhan Masyarakat
CILACAP | DETIKREPORTASE.COM – Sejumlah jurnalis dari wilayah Cilacap dan Banyumas melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bintang Romadhon, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Pertemuan ini digagas sebagai upaya menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini berkembang, khususnya mengenai keluhan terkait pungutan yang dinilai membebani warga.Aspirasi yang dibawa para jurnalis dianggap penting karena mencerminkan suara masyarakat di tingkat bawah. Mereka berharap kunjungan ini bisa menjadi jembatan komunikasi antara publik dan para pemangku kebijakan di tingkat provinsi, terutama dalam isu-isu yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga.
Pungutan PMI Sebesar Rp 4.000 per KK Dianggap Memberatkan
Salah satu isu yang mencuat dalam audiensi tersebut adalah adanya pungutan Palang Merah Indonesia (PMI) sebesar Rp 4.000 per Kepala Keluarga (KK) yang menimbulkan kegelisahan di sejumlah desa. Para jurnalis menyampaikan bahwa beberapa pemerintah desa mengaku keberatan karena warganya sudah dibebani berbagai pungutan lain yang sifatnya wajib maupun insidental.Pungutan yang dilakukan oleh pihak tertentu ini diduga tidak memiliki kejelasan transparansi mengenai penyaluran dan penggunaannya, sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Warga mempertanyakan apakah pungutan tersebut benar-benar masuk ke program kemanusiaan PMI atau justru hanya menjadi beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Seorang jurnalis senior, Hadi Triwasisto atau Wasis, menyampaikan bahwa banyak warga keberatan dengan pola pungutan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Kami datang untuk membawa suara masyarakat. Mereka berharap pungutan PMI dapat dievaluasi, bahkan dihentikan bila memang tidak memiliki dasar yang jelas,” ujar Wasis dalam pertemuan tersebut.
Dugaan Penjualan Darah Donor Ikut Mencuat dalam Audiensi
Selain pungutan iuran PMI, para jurnalis juga mengangkat isu lain yang tak kalah serius, yakni dugaan adanya praktik penjualan darah dari pendonor sukarela. Beberapa warga yang rutin mendonorkan darah mengaku kecewa karena darah yang mereka sumbangkan secara gratis diduga diperjualbelikan tanpa pemberitahuan yang transparan.Para jurnalis menilai hal tersebut sangat merugikan semangat kemanusiaan para pendonor yang selama ini datang dari keikhlasan. Pendonor berharap darah yang mereka berikan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan menjadi objek transaksi yang tidak semestinya.
Isu ini, menurut para jurnalis, telah lama menjadi pembicaraan hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait. Mereka meminta agar pemerintah daerah dan PMI dapat memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme distribusi darah, pengelolaan stok, dan biaya administrasi yang diterapkan.
Respons Bintang Romadhon: Siap Tindaklanjuti Aspirasi Publik
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Bintang Romadhon menyatakan apresiasinya atas kedatangan para jurnalis dan kesediaan mereka menyampaikan keluhan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.“Saya sangat menghargai masukan dari teman-teman jurnalis. Ini menjadi informasi penting bagi kami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Bintang.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk PMI, pemerintah daerah, serta instansi pengawasan lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pungutan yang dikeluhkan masyarakat tersebut memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bila ada kebijakan yang dirasa memberatkan warga, tentu harus ditinjau ulang,” tambahnya.
Harapan Jurnalis: Transparansi dan Kepastian Kebijakan Publik
Para jurnalis yang hadir berharap bahwa pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Mereka menilai bahwa transparansi dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana kemanusiaan seperti PMI, sangat penting agar publik tidak merasa dirugikan atau dimanfaatkan.Selain itu, mereka mendorong agar edukasi kepada masyarakat diperkuat, terutama mengenai hak dan kewajiban warga dalam hal iuran, donasi, maupun program-program sosial lainnya. Menurut mereka, informasi yang terbuka dan penyampaian kebijakan yang jelas akan mengurangi potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan harapan bersama bahwa aspirasi ini dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pihak terkait, sehingga kebijakan yang tidak sesuai dapat dievaluasi dan diperbaiki. Para jurnalis menegaskan bahwa mereka akan terus mengikuti perkembangan dan memastikan suara masyarakat tetap tersampaikan.
✍️ Nur Arifin | detikreportase.com | Cilacap – Jawa Tengah
DETIKREPORTASE.COM : Suara Publik, Pilar Perubahan
