Pembangunan Sekolah Diduga Sarat Kejanggalan
KAYONG UTARA | DETIKREPORTASE.COM – Proyek pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, diduga bermasalah dan terindikasi adanya praktik mark-up anggaran serta penggunaan material tidak sesuai standar.
Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa pembangunan sekolah yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut menggunakan material berkualitas rendah, seperti “besi banci” dan kayu kelas 3. Padahal, nilai proyek tercatat mencapai Rp959.675.000, yang berasal dari Program Revitalisasi Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
> “Kami menduga ada praktik mark-up dalam proyek ini karena material yang digunakan tidak sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan,” ungkap seorang warga Desa Matan Jaya yang enggan disebutkan namanya.
Pembangunan yang direncanakan berlangsung selama 120 hari kalender sejak 3 September 2025 itu, hingga kini menuai banyak pertanyaan. Pada papan informasi proyek, tidak dicantumkan secara jelas asal perusahaan pelaksana maupun konsultan pengawas (supervisi), yang memperkuat dugaan adanya indikasi penyimpangan dan kurangnya transparansi publik.
Indikasi Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh tim investigasi DetikReportase.com bersama beberapa warga, ditemukan sejumlah kejanggalan yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan standar teknis bangunan sekolah.
Beberapa temuan penting di antaranya:
– Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, seperti besi berukuran kecil dan kayu berkualitas rendah.
– Volume pekerjaan yang tidak sebanding dengan laporan progres yang terpasang di lokasi proyek.
– Struktur bangunan yang tampak kurang kokoh dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan di kemudian hari.
Kondisi tersebut membuat masyarakat khawatir terhadap mutu bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas pendidikan bagi anak-anak desa.
> “Kalau bangunannya saja sudah diragukan kekuatannya, bagaimana nanti anak-anak bisa belajar dengan aman? Kami minta agar pemerintah turun tangan dan mengecek langsung,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Protes BPD dan Sikap Tertutup Kepala Sekolah
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matan Jaya, Suriansyah, yang akrab disapa Nendra, turut menyoroti pelaksanaan proyek ini. Ia mengaku sempat ditegur oleh pihak sekolah ketika berupaya melakukan pemantauan di lapangan.
> “Kepala sekolah mengatakan bahwa kami tidak berhak melakukan pengawasan dan menegur pelaksana, karena harus ada surat tugasnya,” ujar Nendra kepada tim investigasi DetikReportase.com, Rabu (15/10/2025).
Menurut Nendra, sejumlah pekerjaan terlihat asal-asalan. Mulai dari pengecoran pondasi yang terlalu dangkal, hingga ukuran tapak cakar ayam yang tidak sesuai perencanaan. Hal itu diduga akan berdampak pada kualitas dan ketahanan bangunan.
> “Kedalaman cor tidak sesuai, besinya pun terlihat kecil. Mereka pakai besi banci, dan kusen kayunya bukan kayu yang semestinya, hanya kayu lokal kelas 3. Saat kami minta tunjukkan RAB, tidak diberikan,” tegas Nendra.
Sikap tertutup pelaksana proyek menimbulkan kecurigaan baru. Pasalnya, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran publik, masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana pembangunan yang bersumber dari APBN.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 4 Desa Matan Jaya yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan. Tim DetikReportase.com juga masih berupaya menghubungi pihak pelaksana proyek dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk memperoleh klarifikasi resmi.
Tuntutan Masyarakat untuk Transparansi dan Penegakan Hukum
Masyarakat Desa Matan Jaya berharap agar dugaan penyimpangan dalam pembangunan sekolah tersebut segera diusut oleh pihak berwenang. Mereka meminta Inspektorat, BPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas pelaksanaan proyek yang terindikasi menyalahi aturan.
> “Kalau benar ada penyelewengan anggaran, kami minta aparat hukum bertindak tegas. Jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk pendidikan justru disalahgunakan,” ujar salah satu warga yang ikut memantau pembangunan.
Proyek pembangunan sekolah seharusnya menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pendidikan. Namun, jika dilaksanakan tanpa akuntabilitas dan pengawasan ketat, justru dapat menciptakan kerugian besar bagi negara dan merugikan generasi muda.
Para tokoh masyarakat juga mendesak pemerintah daerah agar lebih aktif dalam pengawasan fisik proyek di lapangan. Setiap penggunaan dana publik, terutama di sektor pendidikan, harus dilaksanakan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai hasilnya.
Selain itu, peran media diharapkan terus hadir untuk mengawal transparansi anggaran dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau temuan di lapangan.
Harapan untuk Pembangunan yang Bersih dan Berintegritas
Kasus dugaan mark-up pembangunan SMAN 4 Matan Jaya menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan pelaksana proyek di seluruh Indonesia. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berdirinya gedung, tetapi juga dari proses yang jujur, bersih, dan sesuai aturan.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Maka dari itu, setiap rupiah dari anggaran pendidikan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Masyarakat berharap agar pembangunan sekolah tersebut diaudit ulang dan diperbaiki sesuai spesifikasi teknis. Dengan begitu, fasilitas pendidikan di Desa Matan Jaya benar-benar bisa menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa-siswi di daerah itu.
✍️ Slamet | detikreportase.com | Kayong Utara – Kalimantan Barat
DETIKREPORTASE.COM : Mengungkap Fakta di Balik Pembangunan Sekolah yang Sarat Dugaan Penyimpangan
