Forum Purbalingga Bersatu Tagih Janji Bupati
PURBALINGGA | DETIKREPORTASE.COM – Kekecewaan masyarakat Purbalingga memuncak. Melalui Forum Purbalingga Bersatu, warga menagih janji politik Bupati yang hampir setahun belum juga terealisasi. Alih-alih mewujudkan program unggulan, kebijakan yang diambil justru dianggap tidak berpihak pada rakyat. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), buruknya pelayanan jaminan kesehatan (UUHC), serta pembentukan tim percepatan pembangunan daerah yang didominasi oleh anggota dewan dan satu partai politik menjadi sorotan utama. Ironisnya, dewan yang semestinya mengawasi malah ikut terlibat dalam proyek tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan konflik kepentingan—mengawasi diri sendiri.
Selamet Wahidin atau Abah SW, perwakilan Forum Purbalingga Bersatu, menyampaikan keprihatinannya.
> “Saya sebenarnya kasihan pada bupati karena terbelenggu tekanan. Gerakan kami murni menyampaikan kekecewaan masyarakat sekaligus dorongan agar bupati segera mengambil langkah nyata demi kemaslahatan dan kemanfaatan bersama,” tegasnya.
Aksi Damai 29 September untuk Rakyat
Forum Purbalingga Bersatu telah merencanakan aksi damai pada Senin, 29 September 2025. Ribuan masyarakat dari berbagai kecamatan dijadwalkan akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Titik kumpul akan dipusatkan di GOR Purbalingga, kemudian massa akan berjalan menuju pendopo kabupaten. Ari Ananta, salah satu koordinator aksi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tetap mengedepankan kondusifitas.
> “Aksi damai pada 29 September adalah wujud kepedulian masyarakat untuk kemajuan Purbalingga. Kami akan menyuarakan keluhan sekaligus mempertanyakan program unggulan yang selama ini hanya janji politik. Meski ribuan masyarakat ikut, kami tetap berharap suasana kondusif,” ujarnya.
Selain menyoroti kenaikan PBB, mereka juga menuntut perbaikan pelayanan kesehatan dan menghapus praktik bisnis seragam sekolah yang memberatkan keluarga kurang mampu. “Bupati harus menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu,” kata salah satu tokoh ormas yang ikut dalam forum.
Kenaikan PBB dan Beban Ekonomi Warga
Kenaikan PBB disebut sangat membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Menurut Ari Ananta, langkah itu seharusnya menjadi opsi terakhir.
> “Untuk menambah APBD, tidak perlu memungut lebih dari rakyat lewat PBB. Masih banyak opsi lain, seperti menaikkan pajak pada sektor kafe dan hiburan, atau mengoptimalkan dana CSR,” sarannya. Warga menilai pemerintah daerah perlu lebih kreatif mencari sumber pendapatan tanpa menekan masyarakat bawah. Kenaikan PBB dianggap hanya menambah penderitaan, apalagi bagi petani dan pedagang kecil yang penghasilannya pas-pasan.
Krisis Pendidikan Ancam Masa Depan Purbalingga
Masalah pendidikan juga menjadi sorotan. Pemerhati pendidikan, Puji Siswondo, mengungkapkan bahwa angka anak putus sekolah di Purbalingga telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
> “Per Agustus 2025, tercatat sebanyak 8.691 anak dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga pendidikan kesetaraan tidak melanjutkan sekolah. Ini bukan sekadar angka. Ribuan anak kehilangan hak pendidikan karena tekanan ekonomi, tak mampu beli seragam, dan pungutan berkedok sumbangan yang masih marak di sekolah,” paparnya. Ia memperingatkan bahwa dampak sosial dari tingginya angka putus sekolah bisa memicu masalah baru. “Pengangguran akan meningkat, potensi kriminalitas tumbuh, dan lingkaran kemiskinan sulit diputus. Jika tidak ditangani segera, Purbalingga menghadapi krisis sosial jangka panjang,” tegasnya.
Forum Purbalingga Bersatu mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret: menghapus pungutan liar di sekolah, memberikan subsidi seragam bagi siswa miskin, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan. Mereka menilai kebijakan yang berpihak pada pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
✍️ Tim | detikreportase.com | Purbalingga – Jawa Tengah
DETIKREPORTASE.COM : Suara Rakyat, Kebijakan Pro-Rakyat, Purbalingga Bangkit
