BeritaRIAU

Akhirnya SMA Kelas Jauh Terbangun Swadaya, Kades Pulau Muda Tagih Janji Pemprov

353
×

Akhirnya SMA Kelas Jauh Terbangun Swadaya, Kades Pulau Muda Tagih Janji Pemprov

Sebarkan artikel ini

Masyarakat Gotong Royong Demi Sekolah Anak

PELALAWAN | DETIKREPORTASE.COM – Tangis dan tawa pelajar SMA kelas jauh di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, kini bercampur menjadi satu. Setelah sempat terusir dari lahan hibah lama yang diklaim kembali ahli waris, akhirnya mereka kembali memiliki ruang untuk belajar. Bukan gedung megah, melainkan tiga ruang kelas semi permanen yang berdiri tegak berkat gotong royong warga dan kepedulian pemerintah desa. “Alhamdulillah, berkat kerja sama seluruh masyarakat yang peduli, kami bisa mendirikan tiga lokal semi permanen. Anak-anak bisa belajar lebih layak dan tenang tanpa gangguan,” ungkap Kepala Desa Pulau Muda, Andika, Rabu (20/8/2025).

Bangunan sederhana itu berdiri di atas lahan baru yang dihibahkan warga. Dari rangka kayu dan papan seadanya, ruangan itu disulap menjadi tempat belajar yang penuh semangat. Meski jauh dari kata sempurna, para siswa menyambutnya dengan sukacita, seolah mendapat kembali hak yang sempat hilang.

Kisah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pendidikan bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Di tengah keterbatasan, warga Pulau Muda membuktikan bahwa solidaritas bisa melahirkan ruang kelas, papan tulis, dan harapan.

Tagih Janji Pemprov, Status Negeri Belum Jelas

Namun, di balik kegembiraan itu, ada janji yang terus menghantui. Sejak awal, ruang kelas jauh ini digadang-gadang akan ditetapkan sebagai SMA Negeri 4 Pulau Muda oleh Pemerintah Provinsi Riau. Harapan itu sempat menguat dalam berbagai rapat dan usulan yang melibatkan pejabat terkait. Tetapi hingga kini, status negeri masih sebatas wacana yang belum menjejak tanah. “Kami sudah dijanjikan oleh Pemprov dan pihak terkait. Tapi sampai sekarang, masyarakat justru menagih janji itu kepada kami. Kami berharap besar, proses penegeriannya segera dipermudah,” tegas Andika dengan nada serius.

Menurutnya, penetapan status negeri bukan sekadar simbol administratif. Lebih jauh, hal itu akan menjamin keberlanjutan sekolah, memperluas akses bagi para siswa, sekaligus menghadirkan tenaga pengajar dan fasilitas yang lebih memadai. Tanpa status negeri, masa depan sekolah ini tetap rentan, tergantung pada kekuatan swadaya warga yang jelas terbatas.

Kini, masyarakat Pulau Muda menunggu konsistensi pemerintah provinsi untuk memenuhi janji. Mereka tidak ingin perjuangan yang sudah dilakukan berakhir sia-sia hanya karena proses birokrasi yang berbelit.

Sarpras Masih Serba Terbatas

Meski ruang belajar telah berdiri, kondisi sarana prasarana masih jauh dari ideal. Tidak ada toilet yang memadai, tidak ada perpustakaan untuk menunjang literasi, bahkan ruang UKS pun belum tersedia. Semua berjalan seadanya, dengan fasilitas yang hanya bisa disiapkan dari kemampuan desa dan warga. “Selain gedung layak pakai sesuai standar, di sini yang paling mendesak adalah sarana prasarana. Toilet, perpustakaan, UKS, semua itu penting bagi anak-anak kami. Kami mohon betul ini menjadi perhatian bersama,” kata Andika.

Ia menambahkan, pihak desa dan masyarakat telah melakukan yang terbaik sebisa mereka. Namun kebutuhan dasar seperti fasilitas umum tidak bisa dipenuhi hanya dengan gotong royong. Di sinilah peran pemerintah provinsi diharapkan benar-benar hadir, bukan sekadar berjanji.

Meski keterbatasan itu jelas terlihat, semangat belajar anak-anak tidak padam. Di ruangan yang hanya dilengkapi papan tulis sederhana, mereka tetap duduk rapi, mendengarkan guru, dan menulis di buku usang mereka. Suasana ini memberi pesan kuat: keinginan untuk belajar lebih besar dari keterbatasan sarana.

Gotong Royong Tak Boleh Sia-sia

Bagi warga Pulau Muda, perjuangan membangun sekolah dengan swadaya adalah bentuk cinta pada generasi muda. Mereka rela menghibahkan tanah, menyumbang material, bahkan menyisihkan penghasilan demi berdirinya ruang belajar. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan: agar anak-anak mereka tidak kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. “Ini soal masa depan anak-anak kita. Gotong royong sudah dilakukan. Sekarang saatnya janji Pemprov diwujudkan,” tutup Kades Andika penuh harap.

Kini, bola ada di tangan pemerintah provinsi. Apakah mereka akan menepati janji menjadikan SMA kelas jauh ini sebagai sekolah negeri, atau membiarkan perjuangan rakyat kecil ini berjalan sendiri? Waktu yang akan menjawab.

Yang pasti, suara masyarakat Pulau Muda sudah jelas: mereka tidak meminta belas kasihan, hanya menagih janji dan perhatian. Karena di balik bangunan semi permanen yang berdiri kokoh, ada harapan besar yang tidak boleh dikhianati.

✍️ Diky hr | detikreportase.com | Pelalawan – Riau
DETIKREPORTASE.COM : Suara Rakyat Kecil, Teguran untuk Penguasa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250Example 728x250