Komitmen Gubernur dalam Penyaluran Bantuan untuk Warga Miskin
KUDUS | DETIKREPORTASE.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan dengan lantang bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang bermain-main atau memotong dana bantuan untuk masyarakat miskin, khususnya bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Hal ini ia sampaikan secara langsung saat melepas 1.910 mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) dalam program KKN Tematik RTLH, Selasa (21/7/2025). Di hadapan ribuan mahasiswa, Luthfi menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari generasi muda terhadap penyaluran bantuan yang bersumber dari dana publik.
> “Tahun 2025 ini, sudah dinaikkan jadi Rp 20 juta per unit. Begitu (sampai ke masyarakat) tidak Rp 20 juta, laporkan saya. Akan saya cek dan saya laporkan ke polisi,” tegas Luthfi disambut tepuk tangan mahasiswa.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas pertanyaan kritis dari seorang mahasiswi UMK, Ulfa Khoirunnisa, yang mendapati informasi bahwa bantuan RTLH hanya diterima warga sebesar Rp 15 juta. Luthfi kemudian menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan nilai bantuan tahun sebelumnya, sementara untuk tahun 2025 ini, nilai bantuan dari Pemprov Jateng telah resmi dinaikkan menjadi Rp 20 juta per unit.
17.000 RTLH Dianggarkan, Per Mahasiswa Jadi Agen Pengawas
Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Jateng telah mengalokasikan 17.000 unit RTLH, dengan total dana sekitar Rp 340 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Angka ini naik signifikan dibanding tahun 2024, yang hanya sebesar Rp 15 juta per rumah.
Luthfi juga menekankan bahwa program RTLH bukan hanya dijalankan oleh pemerintah provinsi, namun juga oleh pemerintah kabupaten/kota, BAZNAS, CSR perusahaan, hingga Bank Jateng.
> “RTLH ini semua melakukan, tidak hanya provinsi. Kabupaten juga melakukan, CSR melakukan, BAZNAS melakukan, Bank Jateng melakukan, dan lainnya. Khusus Provinsi Rp 20 juta per unit,” jelasnya.
Menurut Gubernur, pelibatan mahasiswa dalam KKN Tematik RTLH adalah bentuk sinergi yang efektif antara akademisi dan pemerintah. Para mahasiswa ini bertindak sebagai agen pengawasan sosial, yang bertugas memantau dan melaporkan apabila ada penyimpangan dalam realisasi bantuan RTLH di masyarakat.
> “Itulah tugas adik-adik sekalian. Jadi tugasnya cek, ricek, final cek. Hasilnya laporkan ke kita,” pesan Luthfi dalam arahannya.
Dialog Kritis, Klarifikasi Transparan
Dialog yang berlangsung di auditorium UMK berlangsung hangat dan terbuka. Saat sesi tanya jawab, Ulfa Khoirunnisa—mahasiswi Prodi Manajemen UMK—mengajukan pertanyaan terkait disparitas jumlah bantuan yang diterima warga dengan angka yang diumumkan pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa dalam survei awal lokasi KKN, ia mendapati informasi dari warga bahwa nilai bantuan RTLH hanya Rp 15 juta. Namun setelah diklarifikasi langsung kepada Gubernur, ternyata informasi tersebut mengacu pada nilai bantuan tahun sebelumnya.
> “Ternyata ada miskomunikasi tadi. Bantuan yang dimaksud warga adalah bantuan RTLH tahun 2024. Saya bersyukur bisa menanyakan langsung agar tidak terjadi penyelewengan di lapangan,” ujar Nisa usai acara.
Nisa juga mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur yang dengan terbuka menjawab pertanyaan kritis dari mahasiswa. Ia berharap peran mahasiswa dalam KKN tidak hanya menjadi pelengkap program akademik, tetapi juga bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas program pemerintah di desa.
> “Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa penerima bantuan itu ada tiga tingkatan. Tadi juga dapat pesan agar menjaga diri dan nama baik universitas. Saya sangat terkesan,” lanjut Nisa.
Pesan Moral: Jangan Main-main dengan Dana Publik
Pernyataan tegas Gubernur Ahmad Luthfi memberi sinyal bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius dalam memastikan bantuan sosial tidak menjadi lahan bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Penegasan ini juga memberi ruang kepada masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan kontrol sosial secara aktif.
Dalam suasana keterbukaan itu, Gubernur mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik adalah amanah yang harus sampai tepat sasaran, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga tidak mampu.
Dengan pelibatan aktif mahasiswa, Pemprov Jateng mengharapkan adanya pengawasan berlapis yang tidak hanya dari auditor internal, tapi juga dari mata masyarakat dan insan akademik.
✍️ Tim| detikreportase.com | Kudus – Jawa Tengah
DETIKREPORTASE.COM : Uang Rakyat, Amanah Bersama
