ENREKANG | DETIKREPORTASE.COM –
Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Perubahan (GERHAM) menggelar aksi protes di depan kampus pada Senin, 8 Juli 2025. Mereka menuntut reformasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga kemahasiswaan yang dinilai tidak transparan dan cenderung represif.
Desak Reformasi Tata Kelola Organisasi Mahasiswa
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu dipenuhi dengan yel-yel perlawanan dan spanduk yang berisi kritik terhadap sistem kelembagaan mahasiswa. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kampus yang dianggap tidak memberikan ruang demokratis bagi mahasiswa untuk berorganisasi.
> “Sudah ada Ketua DPM terpilih, tapi justru dipermasalahkan oleh Kaur. Ini jelas bentuk pembatasan terhadap lembaga,” tegas Hakim, salah satu peserta aksi.
Menurut para demonstran, pembatasan tersebut mencerminkan lemahnya pembinaan dari pihak kampus terhadap lembaga mahasiswa, khususnya oleh Kepala Urusan (Kaur) Keorganisasian yang mereka nilai tidak menjalankan peran secara profesional dan akuntabel.
Tuntutan Evaluasi Regulasi Rektor
Tak hanya memprotes personal, massa GERHAM juga menuntut agar Peraturan Rektor yang mengatur lembaga internal kampus segera dievaluasi. Menurut mereka, regulasi tersebut mengekang kebebasan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan organisasi.
> “Aturan ini justru menghalangi mahasiswa untuk aktif berorganisasi. Kami minta Rektor meninjau kembali regulasi tersebut,” ujar Yuda Pradipta, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi.
Mereka juga meminta agar struktur kelembagaan mahasiswa lebih terbuka, demokratis, dan tidak dikendalikan secara top-down oleh birokrasi kampus. GERHAM menekankan pentingnya independensi lembaga mahasiswa demi menjaga semangat kritis dan partisipatif di lingkungan akademik.
Respons Rektor UNIMEN: Peraturan Hasil Kesepakatan Pimpinan
Menanggapi aksi tersebut, Rektor UNIMEN, Dr. Syawal Sitonda, menjelaskan bahwa peraturan yang dipermasalahkan merupakan hasil kesepakatan antara pimpinan universitas, sehingga tidak bisa serta-merta diubah secara sepihak.
> “Itu merupakan hasil rapat bersama pimpinan, jadi tidak bisa diubah begitu saja. Kami harap mahasiswa bisa memahami,” jelasnya saat diwawancara usai aksi.
Rektor juga memastikan bahwa mahasiswa yang telah dilantik sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebelum diberlakukannya peraturan baru tetap sah menjabat.
> “Bagi yang sudah dilantik sebelum aturan tersebut berlaku, posisinya tetap sah dan tidak perlu pemilihan ulang,” tegasnya.
Suara Mahasiswa: Butuh Keterbukaan dan Dialog
Meskipun telah ada penjelasan dari pihak rektorat, mahasiswa yang tergabung dalam GERHAM tetap menilai perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem kelembagaan mahasiswa. Mereka mengusulkan agar kampus membuka ruang dialog terbuka dengan seluruh elemen organisasi mahasiswa untuk menyusun ulang tata kelola kelembagaan yang lebih partisipatif.
> “Kampus harus hadir sebagai fasilitator demokrasi, bukan justru menjadi penghambat aspirasi mahasiswa,” kata Rahmat, salah satu orator aksi.
Aksi tersebut berlangsung damai dan mendapat pengamanan dari satuan keamanan kampus. Para peserta aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan tuntutannya kepada pihak rektorat.
Keresahan Kolektif Mahasiswa yang Tidak Boleh Diabaikan
Aksi ini mencerminkan adanya keresahan kolektif mahasiswa terhadap iklim demokrasi kampus yang dinilai mulai menurun. Dalam kondisi seperti ini, transparansi dan keterbukaan pihak universitas menjadi hal yang sangat krusial.
> “Kami hanya ingin kampus ini lebih baik. Keterlibatan mahasiswa bukan ancaman, tapi kekuatan bagi dunia akademik,” tambah Yuda dalam orasinya.
Mahasiswa berharap pihak kampus dapat menindaklanjuti aspirasi ini dengan langkah-langkah nyata, bukan hanya pernyataan normatif. Dialog terbuka antara rektorat dan organisasi mahasiswa menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan konstruktif.
Jika tidak ada tindak lanjut dari aksi ini, GERHAM menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar dan melibatkan elemen mahasiswa dari kampus lain yang memiliki keprihatinan serupa.
> “Reformasi kelembagaan mahasiswa adalah tanggung jawab bersama. Ini bukan hanya tentang satu universitas, tapi tentang masa depan demokrasi kampus di Indonesia,” pungkas Rahmat.
🖍️ Andi Rosha | Detikreportase.com | Enrekang – Sulawesi Selatan
DETIKREPORTASE.COM – Suara Kritis, Cermin Perubahan
